IFBC Banner

Klaim Cina Atas Natuna Sudah Ada Sejak Jakarta Bernama Batavia

Minggu, 05 Januari 2020 – 15:30 WIB

Xi Jinping dan Angkatan Laut Cina (Foto: Istimewa)

Xi Jinping dan Angkatan Laut Cina (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Pentingnya memahami sengketa Laut Cina Selatan muncul kembali setelah adanya kapal penangkap ikan yang dikawal Coast Guard China masuk wilayah kedaulatan perairan Indonesia di Laut Natuna, Kepulauan Riau.

Peristiwa itu langsung direspon Pemerintah Indonesia dengan dua kali mengirimkan surat protes, yang terakhir pada Kamis 2 Januari 2020 lalu. Namun hingga hari ini Cina belum beranjak juga dari perairan Natuna.

Meski opsi bertempur sejauh ini dihindari, namun nampaknya pemerintah menyadari bahwa insiden ini tidak dapat dianggap enteng. Sebabnya, TNI sudah mempersiapkan dan mulai mengirim pasukan dan alutsista ke perairan Natuna, baik melalui laut dan juga udara.

Klaim China di Laut China Selatan

Lalu, sebenarnya dimulai dari mana sih klaim Cina atas Laut China Selatan yang sampai merangsek ke wilayah Indonesia?

Mary Hoskin, Peneliti SOAS, University of London, menulis di The Maritime Executive bahwa asal muasal klaim ini dimulai jauh ketika Laut Cina Selatan masih dikuasai Inggris dan juga perdagangan yang dilakukan Cina di masa lalu.

Hal ini dapat dilihat dari Kepulauan Spratly yang menjadi pusat konflik Cina dengan Filipina yang akhirnya juga berdampak pada Indonesia. Kepulauan Spratly telah lama diketahui oleh pelaut-pelaut Cina dan menjadi jalur pelayaran mereka ke Jakarta (saat dulu masih bernama Batavia).

Kondisi itu diobservasi oleh John Crawfurd, seorang pelaut dan nelayan di tahun 1830-an. Seratus tahun kemudian, Japan Times melaporkan pada 1933 bahwa kelompok-kelompok nelayan Cina meninggalkan beberapa anggotanya di Kepulauan Spratly.

Masalah muncul pasca Perang Dunia II ketika Komisi Tinggi Kerajaan Inggris untuk Singapura menyatakan bahwa Kepulauan Spratly adalah wilayah Cina yang masuk ke dalam Provinsi Kwangtung.

Komisi tersebut menyatakan bahwa tidak ada indikasi bahwa wilayah tersebut telah jatuh ke dalam tangan negara lain sehingga Komisi tersebut menyimpulkan bahwa wilayah tersebut dikuasai oleh Cina.

Namun perlu diperhatikan bahwa pemahaman ini muncul sebelum konflik-konflik modern di Laut Cina Selatan muncul dan bahkan sebelum kemerdekaan Vietnam (1945), Filipina (1946), dan Indonesia (1945).

Klaim China ini tidak disepakati oleh Arbitrase Laut Cina Selatan di mana Filipina menggugat klaim Cina tersebut berdasarkan Kovenan PBB atas Hukum Laut (UNCLOS). Pada 2016, arbitrase ini memutuskan bahwa Cina tak punya hak sejarah atas klaimnya.

Putusan ini ditolak keabsahannya oleh China. Tentu tidak mudah mengurai konflik ini. Pertanyaannya, apakah Pemerintah Indonesia dapat memainkan perannya dengan baik di kisruh yang rumit ini? Kita lihat saja nanti. (Yohan Misero)