Kasus KPU, Pakar: Indonesia Perlu RUU Anti Kejahatan Komunikasi

Selasa, 14 Januari 2020 – 20:30 WIB

Komisioner KPU Wahyu Setiawan (istimewa)

Komisioner KPU Wahyu Setiawan (istimewa)

JAKARTA, REQnews – Kasus suap yang ikut menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dinilai sebagai bentuk dari praktik kejahatan komunikasi. Hal ini disampaikan oleh Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing.

Menurut dia, kejahatan komunikasi dapat didefinisikan sebagai lontaran pesan komunikasi menggunakan pilihan diksi dan atau simbol tertentu. Hal itu bertujuan untuk mengaburkan atau mengelabui tindakan kejahatan yang dilakukan.

Kata Emrus, pilihan diksi terkait dengan OTT komisioner KPU oleh KPK baru-baru ini, ada dua yaitu memakai diksi ‘mainkan’ dan ‘biaya operasional’.

Diksi ‘mainkan’ bermakna bahwa perilaku dugaan suap terkait pergantian orang di DPR RI dilakukan dengan kesadaran yang sangat tinggi antar orang-orang yang terkait dengan kasus suap-menyuap tersebut.

“Jadi, suap tersebut dilakukan dengan sebuah rencana dan sekaligus memberi tanda sangat aman untuk "dieksekusi"  kejahatan koruptif, maka  muncul diksi tersebut,” katanya, Selasa 14 Januari 2020.

Selain itu, diksi ini juga menunjukkan bahwa kasus suap yang melibatkan Wahyu tersebut termasuk kejahatan disengaja.

“Sebagai kejahatan  sengaja, menurut saya, proses hukum lanjutan harus mendapat perhatian lebih dari aparat penegak hukum menanganinya,” ujarnya.

Selanjutnya soal diksi "dana operasional" yang mencapai ratusan juta rupiah. Kata Emrus hal tersebut juga menarik untuk diungkap makna paripurnanya. Sebab, kepemimpinan di KPU pusat dengan tujuh komisioner dilakukan dengan kolektif kolegial.

Artinya, komisioner satu dengan yang lainnya mempunyai kesetaraan sehingga keputusan yang diambil berdasarkan kolektif kolegial pula.

Di samping itu juga, biaya operasional pengambilan keputusan kolektif kolegial untuk tujuh komisioner hanya sebatas biaya konsumsi.

“Misalnya rebusan singkong, jagung dan kacang tanah dengan sejumlah ATK yang dibutuhkan. Biayanya tidak sampai Rp 200.000. Pengeluaran ini pun sudah ada dalam mata anggaran sebagai biaya rapat pimpinan (komisioner) KPU,” katanya.

Karena itu, Emrus pun menyarankan agar biaya operasional yang mencapai ratusan juta tersebut harus dibuka terang benderang.

“Rencananya dialokasikan untuk apa dan kepada siapa saja. Ini menarik untuk didalami di tengah "budaya" pengambilan keputusan kolektif kelegial tersebut. Untuk itu, komisioner KPU yang OTT KPK harus "bernyanyi nyaring" agar diketahui dengan jelas oleh publik dan untuk perbaikan KPU kita ke depan,” ujarnya.

Emrus pun menggaris bawahi bahwa dua pilihan diksi itu sebagai bukti bahwa di tengah masyarakat selama ini ada bentuk kejahatan yang belum disadari. “Saya sebut sebagai kejahatan komunikasi. Tentu termasuk di dalamnya kejahatan komunikasi koruptif,” katanya.

Karena itu, Emrus pun menyarankan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR-RI agar segera menyusun RUU Anti Kejahatan Komunikasi yang memanfaatkan simbol verbal dan nonverbal yang belum tercover oleh UU Hukum Pidana dan UU ITE. (Binsasi)