Sindir Kinerja KPK, Haris Azhar: Penanganan Kasus Korupsi Sulit Capai Lingkaran Penguasa

Rabu, 15 Januari 2020 – 22:30 WIB

Haris Azhar dalam acara Indonesia Lawyers Club (istimewa)

Haris Azhar dalam acara Indonesia Lawyers Club (istimewa)

JAKARTA, REQnews – Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikepalai oleh Firli Bahuri dinilai belum cukup menjadi solusi untuk menyelesaikan rangkaian kasus korupsi di Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari kritik yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar.

Kata Haris, terkait kasus suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, menjadi bentuk dari ketidakmampuan KPK dalam menangani kasus korupsi. KPK dinilai tak berani memanggil dan memeriksa para petinggi Partai PDIP.

Ia menganalogikan fenomena ini layaknya ayam dan telur. “Ini Chicken and egg-nya. Jadi partai-partai politik itu melahirkan KPK, melahirkan revisi nomor 19 tahun 2019. Lalu revisi itu bekerja untuk mereka sendiri,” ujarnya dalam acara Indonesia Lawyers Club, Selasa 14 Januari 2020 malam.  

Haris juga mengkritisi posisi Firli selaku Ketua KPK. Kata dia, sejak dilantik, Firli jarang muncul ke publik, termasuk dalam menyikapi kasus dugaan suap yang melibatkan komisioner KPU dan kader PDIP.

"Jenderal Firli ke mana dia? Belum nongol," katanya.

Haris menyebut pimpinan KPK yang sering muncul di media justru yang dinilainya 'belum cukup umur'. Seperti Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang juga sempat berbicara di acara ini lewat sambungan telepon.

"Yang muncul komisioner KPK yang belum cukup umur, belum cukup dewasa menjawab persoalan-persoalan ini," kata Haris.

Dia mengingatkan saat baru dilantik, Firli kebanjiran karangan bunga berisi ucapan selamat, termasuk dari kantor-kantor polisi. Namun, dia mempertanyakan kinerja Firli saat memimpin KPK.

"Semua kantor Polres ngasih (karangan bunga). Begitu masuk ranah kerja, kikuk," kata dia.

Haris Azhar pesimis dengan pemberantasan korupsi di era kepemimpinan Firli di KPK. Dia khawatir, pemberantasan korupsi sulit menyentuh kalangan di lingkaran penguasa.

"Pada akhirnya, kasus yang bisa lanjut di KPK hanyalah kasus yang tidak mengganggu istana, yang tidak mengganggu partai politik, kelompok yang dekat dengan parpol, orang yang dekat dengan presiden," kata Haris. (Binsasi)