12 Kasus pelanggaran HAM Berat yang Mangkrak di Kejagung

Kamis, 16 Januari 2020 – 21:30 WIB

Jaksa Agung ST Burhanuddin (doc: istimewa)

Jaksa Agung ST Burhanuddin (doc: istimewa)

JAKARTA, REQnews – Deretan kasus pelanggaran HAM Berat masih menggantung di tangan Kejaksaan Agung. Dari 15 daftar kasus, baru 3 kasus yang ditangani oleh Korps Adhyaksa tersebut yakni kasus Timor Timur pada 1999, kasus Tanjung Priok pada 1984, dan kasus Abepura tahun 2000. 12 kasus lain yang masih mangkrak di antaranya sebagai berikut.

1. Peristiwa 1965-1966.

2. Peristiwa Petrus 1982-1985.

3. Peristiwa Talangsari 1989.

4. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.

5. Peristiwa Dukun santet 1998.

6. Peristiwa Rumoh Geudong 1989-1998.

7. Peristiwa Simpang KKA 1999.

8. Peristiwa Trisakti, Semanggi I, Semanggi II.

9. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998.

10. Peristiwa Wasior 2001.

11. Peristiwa Wamena 2003.

12. Peristiwa Jambu Keupok 2003.

 

Sebelumnya, Burhanuddin mengatakan peristiwa Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran HAM berat, merujuk pada hasil rapat paripurna DPR dan bukan berdasarkan penyidikan kejaksaan Agung. Sayangnya, ia tak menyebutkan kapan rapat paripurna tersebut digelar.

"Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II, telah ada hasil Rapat Paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat," katanya di Jakarta, Kamis 16 Januari 2020.

Burhanuddin lalu mengatakan, pihaknya memiliki kendala dalam menuntaskan pelbagai kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Salah satu hambatannya adalah ketiadaan pengadilan HAM ad hoc hingga saat ini.

“Pengadilan HAM ad hoc (hanya) bisa dibentuk atas usul DPR RI berdasarkan perkara tertentu yang didukung oleh keputusan presiden,” ujarnya.

Kata Burhanuddin, berkas hasil penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM masa lalu masih terkendala terkait kecukupan alat bukti. "Berkas hasil penyidikan Komnas HAM belum menggambarkan atau menjanjikan 2 alat bukti yang kami butuhkan," katanya.

Mantan Jamdatun tersebut juga pernah mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pendalaman berkas 12 perkara yang diperoleh dari penyelidikan Komisi Nasional (Komnas) HAM.

"Tahap penanganan perkara HAM yang telah dilakukan 12 perkara hasil penyelidikan Komnas HAM telah dipelajari dan diteliti. Hasilnya, baik persyaratan formil (maupun) materiel belum memenuhi secara lengkap," katanya 7 November 2019 seperti diberitakan Republika.

Misalnya, perkara Paniai pada 2014 masih berupa surat perintah dimulainya penyelidikan (SPDP) yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti. "Sehingga, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 1 ayat 2 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM," ujarnya.

Bahkan Burhanuddin mengklaim dalam proses penanganan kasus HAM berat, Kejagung telah melakukan koordinasi intensif dengan dilaksanakannya bedah kasus pada 15-19 Februari 2016. Dalam bedah itu, enam berkas penyidikan peristiwa pelanggaran HAM berat dinyatakan memiliki kekurangan dari sisi formil maupun materiil. Keenamnya adalah peristiwa Trisakti, kerusuhan Mei, peristiwa penghilangan orang secara paksa, Talangsari, penembakan misterius, dan peristiwa 1965.

Namun sayangnya, dari delapan fokus kerja kejagung hingga 2024, soal penyelesaian pelanggaran HAM berat tak dimasukkan ke dalam daftar.

Delapan fokus kerja tersebut adalah memberikan solusi perbaikan sistem agar kasus pidana tidak terulang lagi; menyisir peraturan daerah yang menghambat investasi; dan pengamanan aset-aset yang terbengkalai, tidak terurus, atau dikuasai pihak lain.

Lalu pemanfaatan informasi dan teknologi (IT); menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat; meningkatkan sistem pelayanan hukum; mengoptimalkan kinerja dan inovasi yang sudah diterapkan; dan memasukkan peran masyarakat untuk mengikuti seleksi pegawai kejaksaan. (Binsasi)