Kasus Semanggi Bukan Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Jaksa Agung Bicara dalam Urusan Apa?  

Jumat, 17 Januari 2020 – 00:00 WIB

Komisioner Komnas HAM Chairul Anam (REQnews)

Komisioner Komnas HAM Chairul Anam (REQnews)

 

JAKARTA, REQnews - Pernyataan Jaksa Agung tentang kasus Semanggi I dan II yang tak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, ikut dipertanyakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Komisioner Komnas HAM Chairul Anam mengatakan, hasil penyelidikan pihaknya pada 20 tahun lalu tentang dua kasus itu telah memenuhi syarat untuk disebut pelanggaran HAM berat. Bahkan, pihaknya sudah menyerahkan berkas penyelidikan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung.

Ia pun yakin kalau ada informasi salah yang masuk ke Jaksa Agung. “Pertanyaan utamanya, Jaksa Agung bicara begitu dalam urusan apa? Politik atau penegakan hukum?” katanya, Kamis 16 Januari 2020.

Karena itu, Anam meminta Jaksa Agung Burhanuddin segera mengoreksi pernyataannya atau menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

"Kalau memang itu posisi hukum Jaksa Agung, ya dikeluarkan SP3 biar jelas posisi status hukumnya. Kami meyakini ada salah input informasi. Makanya harus dikoreksi, kecuali Jaksa Agung memang mengeluarkan SP3,” ujarnya.

Ia juga menyarankan agar Burhanuddin wajib menjelaskan apapun keputusannya ke publik. “Kalau SP3 ya harus dijelasin ke publik, ini kan urusan pelanggaran berat HAM, yang juga jadi concern Presiden,” katanya.

Seperti diketahui, tragedi Semanggi I terjadi pada tanggal 11-13 November 1998. Saat itu aksi demonstrasi di masa transisi berakhir tewasnya 17 warga sipil.

Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi Semanggi II. Peristiwa itu terjadi pada 24 September 1999. Tragedi ini menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa UI, Yap Yun Hap, dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta. Sementara 217 orang lainnya luka-luka.

Pada tahun 2000 lalu, DPR membentuk Pansus Trisakti, Semanggi I dan II (TSS) atas desakan mahasiswa dan keluarga korban. Setahun kemudian, Pansus menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II. Pansus juga merekomendasikan penyelesaian melalui jalur pengadilan umum dan pengadilan militer.

Juli 2001, rapat paripurna DPR RI mendengarkan hasil laporan Pansus Trisaksi, Semanggi I dan II, hasilnya tiga fraksi F-PDI P, F PDKB, F PKB menyatakan kasus ini terjadi unsur pelanggaran berat, namun tujuh fraksi lain F- Golkar, F- TNI/Polri, F-PPP, F-PBB, F-Reformasi, F-KKI, F-PDU menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus TSS.

Namun, Hasil penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan dalam kasus Semanggi I, II dan Trisakti telah terjadi praktik Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crime Against Humanity) yakni praktik pembunuhan, perbuatan tidak berperikemanusiaan yang berlangsung secara sistematik, meluas dan ditujukan pada warga sipil.

Dalam laporan hasil penyelidikan KPP HAM menyimpulkan terdapat bukti-bukti permulaan yang cukup telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II dengan 50 orang perwira TNI/Polri diduga terlibat dalam kasus penembakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Sesuai dengan UU No. 26 tahun 2000, Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyidikan pada April 2002.

Di tahun 2003, Kejagung menolak dengan alasan kasus tersebut sudah disidangkan melalui pengadilan militer, sehingga tidak dapat mengajukan kasus yang sama ke pengadilan. Padahal menurut Komnas HAM, peradilan militer hanya menjerat pelaku lapangan, sementara pelaku utama belum diadili.

Dalam rapat Tripartit antara Komnas HAM, Komisi III dan Kejaksaan Agung pada Maret 2003, pihak Kejakgung tetap bersikukuh tidak akan melakukan penyidikan sebelum terbentuk pengadilan HAM ad hoc. Selain itu, Komisi III juga memutuskan pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) orang hilang.

Pada 13 Maret 2007, Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI memutuskan tidak akan mengagendakan persoalan penyelesaian tragedi TSS ke Rapat Paripurna pada 20 Maret nanti. Artinya, penyelesaian kasus TSS akan tertutup dengan sendirinya dan kembali ke rekomendasi Pansus sebelumnya. (Binsasi)