SIMALUNGUN, REQnews &ndash; Putusan pengadilan Simalungun, Sumatera Utara bagi kakek Samirin (69) bisa dibilang aneh dan mengejutkan. Ia dijebloskan ke penjara oleh pihak PT Bridgestone SRE (BSRE) Dolok Maringir.
Alasannya karena sang kakek mengambil sisa getah karet di kebun milik perusahaan asal Jepang tersebut tanpa ijin. Dari tindakan Samirin, Bridgetone dikabarkan merugi Rp 17.480.
Mirisnya, langkah kejaksaan yang memenjara Samirin malah membuang APBN hampir ratusan juta. Nah, kalau dihitung-hitung Indonesia bisa menghabiskan dana sekitar Rp 121.480.000.
Berikut ini hitung-hitungannya:
1. Uang makan Samirin selama di penjara: Rp 20 ribu x 64 hari = Rp 1.280.000
2. Gaji hakim: 3 orang x Rp 15 juta x 2 bulan = 90 juta
3. Gaji jaksa: 2 JPU x 10 juta = Rp 20 juta
4. Listrik pengadilan/lapas = Rp 200 ribu (hitungan satu ruangan dan satu sel)
5. Gaji 1 sipir penjaga Samirin : 2 bulan x Rp 5 juta = Rp 10 juta
Hal ini menjadi salah satu bentuk protes yang dilakukan anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan. Ia mengatakan, biaya penyelidikan-penyidikan-penuntutan hingga sidang memerlukan uang yang banyak.
&ldquo;Negara menggaji polisi, jaksa, dan hakim tidak murah. Tapi malah digunakan untuk mengurus kasus dengan kerugian 17.450 perak. Ini kan tidak logis," ujarnya.
Sebelumnya, GM Legal Bridgestone Indonesia Arko Kanadianto mengatakan, pelaporan yang dilakukan oleh BSRE ke pihak berwenang setempat sesuai dengan hukum yang berlaku.
Sementara Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono, malah bilang begini, &ldquo;Jangan melihat kakeknya, melihat pelanggaran pidananya gitu lho. Itu boleh ditahan!,&rdquo; katanya membela bawahannya.
Padahal, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2/2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Samirin seharusnya tidak perlu sampai ditahan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dinyatakan dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara.
Apabila objek perkara bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000, ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Dalam Perma ini juga dijelaskan, apabila terdakwa sebelumnya dikenai penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan ataupun melakukan perpanjangan penahanan.
Sedangkan dalam kasus Samirin diketahui bahwa PN melakukan perpanjangan penahanan dan memeriksa perkara Samirin dengan acara pemeriksaan biasa dengan tidak mempertimbangkan nilai objek perkara yang hanya berjumlah Rp 17.480.
Sebagaimana diketahui, kasus itu terjadi pada 17 Juli 2019 petang. Kala itu Kakek Samirin baru saja menggembala lembu di Nagori Dolok Ulu, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun.
Setelah itu, kakek Samirin mengumpulkan sisa getah rembung/karet yang tersisa. Sisa getah itu dia masukkan ke kantong kresek.&nbsp;Di saat yang sama, lewat petugas perkebunan yang sedang berpatroli.
Samirin lalu dibawa ke kantor Security Perkebunan PT Bridgestone SRE Dolok Maringir. Kemudian menimbang getah dan hasilnya seberat 1,9 kg. Bila diuangkan seharga Rp 17.480.
Tanpa ampun, perusahaan melaporkan Samirin ke kepolisian. Dalam proses di kepolisian, Samirin tidak ditahan. Namun dengan tega, jaksa menahan Samirin saat ia mulai disidangkan di PN Simalungun. Bahkan kepada majelis hakim, jaksa menuntut Samirin dihukum 10 bulan penjara. Pada Rabu 15 Oktober 2019 lalu, PN Simalungun menjatuhkan hukuman 2 bulan dan 4 hari penjara.

Penjarakan Samirin 'Bridgestone', Duet Kejaksaan-Pengadilan Bikin APBN Bocor Rp 121 juta

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi