JAKARTA, REQnews – Perilaku ugal-ugalan oleh pengendara motor di bawah umur mendapat kritikan keras dari sejumlah mahasiswa FH Universitas Sahid (Usahid) Jakarta. Tak tanggung-tanggung, mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini terkait kelakuan bocah di bawah umur yang kerap mengendarai motor dan mengalami kecelakaan lalu lintas (lakalantas). Mereka berharap agar para orang tua ikut dipidana karena dianggap ‘lalai’ memperhatikan anaknya.
Gugatan ini dilayangkan pada Senin 3 Februari 2020. Mereka yang menggugat adalah Novan Lailathul Rizky, Indah Aprilia, Carotama Rusdiyan, Anidya Octavia Khoirunisa dan Munawir. Dengan kuasa hukum Viktor Santoso Tandiasa dan Yohanes Mahatma Pambudianto.
Para mahasiswa ini mengajukan permohonan pengujian pasal 311 ayat 2, 3, 4, dan 5 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
Gugatan ini terhadap kata 'perbuatan' sepanjang dimaknai "Dalam hal 'perbuatan' dilakukan oleh pengemudi anak di bawah umur, pertanggungjawaban pidana juga dikenakan terhadap orang yang membiarkan memberikan atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur,"
Disebutkan, pasal ini bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28 G ayat 1, pasal 281 ayat 4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Pemohon kerap mengalami keadaan yang mengancam keamanan dan keselamatan jiwa, akibat anak di bawah umur yang mengendarai motor di jalan," ujar para mahasiswa dalam berkas permohonan.
Bahkan menurut pengakuan para pemohon, mereka hampir mengalami kecelakaan akibat perilaku ugal-ugalan anak di bawah umur. Perilaku ugal-ugalan ini disebabkan ketidaksiapan mental maupun kemampuan anak di bawah umur, yang tentunya belum layak mengendarai motor.
"Peran orang tua tidak lepas dari anak di bawah umur yang mengendarai motor di jalan. Orang tua atau pemilik motor dengan sengaja memberikan atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur," ujarnya.
Para pemohon menilai, kecelakaan yang diakibatkan pengendara di bawah umur bisa dicegah. Yaitu dengan cara pemberian sanksi pidana yang mengancam pemilik motor, atau yang dengan sengaja memberikan dan atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur.
Dalam Petitumnya, para mahasiswa ini meminta MK menyatakan Pasal 311 UULLAJ tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai:
Dalam hal 'perbuatan' dilakukan oleh pengemudi anak di bawah umur, pertanggungjawaban pidana juga dikenakan terhadap orang yang membiarkan memberikan atau meminjamkan kendaraan bermotor kepada anak di bawah umur. (Binsasi)
