JAKARTA, REQnews - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap-gratifikasi Rp 46 miliar. Namun kini keberadaan belum diketahui. Maka ia ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, ia pernah dua kali mangkir diperiksa. Bahkan kini ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelum dijerat kasus suap ini, Nurhadi sebenarnya punya deretan skandal selama menjabat sebagai Sekretaris MA. Berikut ulasannya.
Singkirkan Hakim Agung Gegara Tiket Pesawat
Ia dikabarkan pernah dikritik tajam oleh hakim agung Gayus Lumbuun. Perihal kritikan itu muncul lantaran dalam sebuah perjalanan dengan pesawat, para hakim agung duduk di pesawat kelas ekonomi. Sementara para PNS MA, malah duduk di kelas bisnis.
Kritikan tersebut menyulut emosi Nurhadi. Ia pun dibela koleganya. Perlahan namun pasti, Gayus disingkirkan secara sistematis atas berbagai kritikan yang kerap dilontarkan atas Nurhadi.
Misteri Meja Rp 1 Miliar dan Uang Miliaran Rupiah di Toilet
Nurhadi juga disorot soal pembelian meja seharga Rp 1 miliar. Pengadaan barang tersebut tak dilaporkan kepada LHKPN.
Sebagai PNS karier, kekayaannya juga cukup mengejutkan. Tak tanggung-tanggung, kekayaan Nurhadi diperkirakan lebih dari Rp 33 miliar. Bahkan saat tengah diselidiki dan diperiksa tim KPK soal dugaan suap-gratifikasi, ia ketahuan menyembunyikan uang miliaran rupiah di toilet rumah pribadinya.
Gelar Pernikahan Anak dengan Mewah, Souvenirnya iPod
Nurhadi juga menggelar pernikahan anaknya dengan super mewah di Hotel Mulia, Senayan. Ribuan orang datang. Yang mengagetkan, para tamu undangan mendapatkan souvenir iPod. Bahkan ia menolak menerima sumbangan atau amplop dalam resepsi pernikahan.
Dapat gelar Bangsawan Kraton Surakarta
Nurhadi tercatat lahir di Kudus, Jawa Tengah, pada 19 Juni 1957. Nurhadi mendapat gelar kebangsawanan dari Keraton Surakarta pada 2010-an.
Akhirnya Masuk Jerat KPK
Nurhadi terus menjadi sorotan, setelah KPK menangkap para pejabat pengadilan seperti Edy Nasution dan Andri Tristianto Sutrisna. Mereka disinyalir sebagai orang-orang di sekitar lingkaran Nurhadi.
Nurhadi yang dianggap licin dan susah disentuh, akhirnya terciduk. KPK langsung memeriksa Nurhadi dan menggeledah rumah pribadi dan ruang kerjanya. Hasil penggeledahan, ditemukan miliaran rupiah uang di toilet rumah pribadinya. Dengan berbagai kejanggalan itu, akhirnya KPK membuka penyelidikan tersendiri kepada Nurhadi sejak akhir Juli 2016.
Di tengah pusaran itu, Nurhadi akhirnya mengundurkan diri. Pengunduran diri Nurhadi disetujui Presiden melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 80 TPA tahun 2016. Nurhadi efektif mengundurkan diri pada 1 Agustus 2016.
Informasi terbaru pada Kamis 13 Februari 2020, penyidik KPK menetapkan Nurhadi sebagai buron (DPO). Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, selain Nurhadi, ada juga nama sang menantu, Riezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto sebagai DPO.
KPK terus mencari keberadaan Nurhadi dkk. KPK mengimbau masyarakat membantu menemukan para tersangka. Menurutnya, masyarakat bisa menghubungi call center KPK bila mengetahui keberadaan Nurhadi cs. (Binsasi)
