JAKARTA, REQnews - Sebuah pernyataan&nbsp;mengejutkan dilontarkan oleh Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin soal nasib kepala desa yang tersandung kasus korupsi, terutama dalam mengelola dana desa.&nbsp;
Burhanuddin mengimbau kepada seluruh jajarannya untuk tidak langsung menghukum kepala desa secara pidana. Ia bahkan meminta agar perbuatan yang dilakukan oleh para kepala desa harus diseleksi terlebih dahulu, sebelum ditetapkan sebagai tersangka.
"Beri bimbingan kepada mereka, jangan langsung harus dijatuhi hukuman, atau diberi penegakan hukum. Mari benahi mereka," ujarnya di Jakarta, Senin 24 Februari 2020.
"Mens rea-nya tolong diperhatikan. Kenapa? Karena saya orang desa, tahu persis kepala desa dipilih secara langsung dan itu pesta demokrasi pertama (bagi mereka),&rdquo; katanya lebih lanjut.
Burhanuddin berpendapat demikian karena ia menduga para kepala desa tak banyak yang paham mengurus administrasi.
Burhanuddin mengatakan, tak banyak kepala desa yang sebetulnya paham mengurus administrasi. &ldquo;Mereka yang duduk sebagai kepala desa, jauh dari (tradisi mengurus) administrasi. Di situ, pemerintah daerah perlu memberikan pembekalan kepada mereka yang terpilih menjadi kepala desa," ujarnya.
Padahal, menurut data&nbsp;Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi pengelolaan dana desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019, dibandingkan sektor-sektor lainnya. Sebanyak 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar. (Binsasi)

Mengejutkan! Jaksa Agung Instruksikan Kades yang Korupsi Dana Desa Jangan Dipidana

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi