JAKARTA, REQnews - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengataiah aturan tentang poligami Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi lebih ringan. ASN bisa berpoligami asalkan atas izin sang istri.
&ldquo;Dia tidak ada izin atasan tapi istrinya mengizinkan. Ada loh yang punya istri lebih dari 4. Saya kira temen-temen dari daerah tahulah siapa pejabat daerah punya istri 7,&rdquo; ujar Tjahjo di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis 5 Maret 2020.
Ketentuan itu diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan tersebut secara khusus tertuang dalam pasal 4 PP 45/1990.
&ldquo;Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat,&rdquo; bunyi ayat satu dalam pasal tersebut.
Adapun konteks pejabat yang dimaksud, jika mengacu dalam Pasal 1 huruf b PP 10/1983 yakni menteri, Jaksa Agung, pimpinan BUMN, hingga pimpinan BUMD.
Meski PNS pria diperbolehkan berpoligami, ayat selanjutnya menegaskan bahwa PNS wanita tidak diperbolehkan untuk menjadi istri kedua atau ketiga. Artinya, PNS yang akan beristri lagi itu hanya bisa menikah dengan perempuan yang bukan PNS.
Berikut bunyi Pasal 4 PP 45/1990 secara lengkap:
(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
(3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
(4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

PNS Boleh Berpoligami, Begini Aturannya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi