JAKARTA, REQnews - Berbagai pihak mendesak langkah DPR untuk menghentikan pembahasan sejumlah RUU kontroversial&nbsp;yakni RKUHP, RUU Permasyarakatan, dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja&nbsp;di tengah pandemi Corona. Namun DPR berkeras terus melanjutkan pembahasan. Jika tak ada perubahan, maka&nbsp;giliran pemerintah perlu menegaskan komitmennya untuk menunda pembahasan.
"Kita harapkan Presiden Jokowi menarik dulu pembahasan soal legislasi dan fokus perangi pandemi Covid-19 saat ini sesuai komitmenya beliau," ucap Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Charles Simaburasaat di Jakarta, Minggu 5 April 2020.
Dia juga menyarankan DPR fokus memperkuat fungsi pengawasan dan anggaran di tengah pandemi Corona. Tidak perlu fokus fungsi legislasi.
"Apa benar, jika proses legislasi ini menyelesaikan masalah, atau memperburuk suasana kita saat ini?," ujar Charles.
&nbsp;Pun bila tetap dilanjutkan, ia menilai DPR berpotensi melanggar tiga azas yaitu kejelasan tujuan, kedayagunaan, dan keterbukaan pada pembahasan.
"Lebih baik setop dulu proses legislasi di DPR. Jangan lah DPR ego tetap membahas dan mengesahkan legislasi," katanya.
Charles menilai DPR tidak punya kepekaan terhadap kondisi bangsa saat ini. Lantaran mereka tetap melakukan pembahasan RUU yang memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
"Dengan kondisi seperti ini, seharusnya DPR&nbsp;menjalankan&nbsp;fungsi pengawasaan termasuk mengawasi anggaran Rp400 triliun untuk Covid-19, agar tepat sasaran," ujarnya. (Binsasi)
&nbsp;

Pemerintah, Fokus Kelarin Corona! Stop Urus RUU Kontroversial

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi