JAKARTA, REQnews - M&nbsp;Syarifuddin telah terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung menggantikan Hatta Ali sejak Senin 6 April 2020 dalam pemilihan di Gedung MA, Senin 6 April 2020.
Kini, sebagai nahkoda baru MA, Syarifuddin yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua MA Bidang Yudisial ini memiliki setumpuk pekerjaan rumah yang harus ia bereskan.
Menurut Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), ada 5 pekerjaan yang harus Syarifuddin selesaikan, agar masyarakat Indonesia bisa menikmati pengadilan yang independen dan kompeten. Berikut kelima pekerjaan tersebut.
Pertama 
Syarifuddin harus membereskan pungutan liar yang masih marak terjadi. Pada tahun 2019, tim saber pungli Badan Pengawas MA berhasil melakukan tangkap tangan terhadap Panitera PN Jepara dan Panitera Muda Perdata PN Wonosobo. Belum lagi berbagai pungutan liar yang terjadi di pengadilan.
"Pungli sering dialami oleh para pencari keadilan dan penasihat hukumnya," kata perwakilan KPP sekaligus Direktur Bantuan Hukum YLBHI Julius Ibrani dalam keterangannya, Senin.
Kedua
Maraknya pejabat pengadilan yang tertanggap tangan menerima suap. Seperti pada era sebelumnya, beberapa pejabat pengadilan yang terciduk menerima suap seperti:&nbsp;Hakim PN Balikpapan (2019), Hakim Ad Hoc Tipikor PN Medan (2018), Hakim PN Tangerang (2018), Panitera Pengganti PN Tangerang (2018), Ketua PT Manado (2017), Hakim Ad Hoc Tipikor pada PN Bengkulu (2017), Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu (2017), dan Panitera Pengganti PN Jakarta Selatan (2017).
Ketiga
Penyederhanaan layanan keadilan dianggap perlu dilakukan Syarifuddin. Selama ini, menurut KPP, sebagai contoh untuk penyampaian salinan terkesan berlarut-larut dan melampaui batas waktu 14 hari, sehingga menghalangi upaya hukum selanjutnya.&nbsp;
Masalah lainnya, pelaksanaan sidang sering kali tak tepat waktu dan molor hingga berjam-jam, tak sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan.
Keempat
Kualitas pertimbangan putusan Hakim/Hakim Agung yang masih jauh dari memadai dan jamaknya disparitas putusan yang terjadi.
Kelima
Menurut Julius, selama ini hak-hak mereka yang dalam pemeriksaan dan penanganan perkara seringkali tak terpenuhi, misalnya hak atas bantuan hukum dan perlindungan dari penyiksaan. Ada juga hak memperoleh penerjemah, layanan kesehatan dan lainnya. Ia berharap Syarifuddin menyelesaikan masalah ini baik-baik.
&ldquo;Sebagian besar masalah tersebut bersifat sangat mendasar dan sering terjadi dalam penyelenggaraan proses peradilan di pengadilan," ujar Julius.

5 Pekerjaan Berat Menanti Syarifuddin sebagai Ketua Mahkamah Agung

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi