JAKARTA, REQnews - Pemerintah Malaysia beberapa hari lalu memutuskan untuk menarik diri untuk bergabung dengan International Criminal Court (ICC) atau Pengadilan Pidana Internasional. Padahal, pada 4 Maret lalu, Negeri Jiran ini sempat mengumumkan bergabung dengan satu-satunya pengadilan hukum internasional permanen tersebut.
 "Kami telah memutuskan bahwa kami tidak akan mengakui Statuta Roma. (Politisi oposisi) telah mampu menciptakan kebingungan dalam benak rakyat, bahwa perjanjian itu akan meniadakan hak-hak warga Melayu dan para penguasa," ujar Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, dikutip AFP, Rabu 10 April 2019.  Mahathir beralasan, tekanan politik dan kebingungan diantara para penguasa membuat Malaysia keluar dari ICC. Ia menambahkan keputusan untuk menarik diri diciptakan oleh “satu orang tertentu yang ingin bebas untuk memukuli orang”. Tapi, dia tidak menyebutkan nama orang itu.  Lalu apakah keputusan Malaysia ini akan berdampak ke Indonesia? Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar, Suparji Achmad menjawab bahwa pada dasarnya tiap negara memiliki kedaulatan hukum, termasuk ikut atau keluar dari suatu kesepakatan internasional.  "Namun keluarnya Malaysia dari ICC memiliki dampak kepada Indonesia meskipun tdk terlalu dampak signifikan," kata Suparji menjawab REQnews di Jakarta.  Sejumlah dampak yang dimaksud Suparji antara lain, pertama,secara kuantitatif Indonesia akan kekurangan dukungan dari negara tetangga (anggota Asean) dalam memperjuangkan agenda-agenda di ICC.  Kemudian yang kedua, Indonesia akan kesulitan melakukan sinergi dengan malaysia terkait masalah yang menjadi kompetensi ICC. "Karena malaysia sudah tidak menjadi anggota."  Kondisi ini tentunya mendorong Indonesia untuk lebih mengkaji secara komprehensif tenatang eksistensinya di ICC dengan membandingkan mengapa Malaysia keluar. Sementara dampak yang keempat, Suparji menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu fokus pelaksanaan kebijakan ICC.  "Karena masa sebelumnya terdistribusi Malaysia, tetapi karena keluar maka tidak bisa jadi sasaran kebijakan ICC," tandasnya.  Sebagai informasi, keputusan Malaysia untuk membatalkan bergabung dengan ICC menjadi pukulan telak bagi badan pengadilan yang bermarkas di Den Haag itu, yang tengah menuai kecaman setelah keputusannya atas kasus yang melibatkan terdakwa berprofil tinggi.  Pada Januari lalu, hakim ICC telah menjatuhkan vonis bebas kepada mantan presiden Pantai Gading Laurent Gbagbo, yang dituduh bersalah dalam aksi kekerasan pascapemilu di negaranya, memicu kecaman akan tujuan dari pengadilan internasional itu.  Sebelumnya pada 2017, Burundi menjadi negara pertama yang keluar dari keanggotaan ICC, setelah pengadilan internasional itu meluncurkan penyelidikan pada awal 2016 terhadap kemungkinan terjadinya tindak kejahatan kemanusiaan di negara itu selama krisis politik.  Selain Burundi, Filipina juga telah menarik diri setelah Maret tahun lalu, Presiden Rodrigo Duterte mengumumkan bahwa negaranya keluar dari keanggotaan setelah ICC melancarkan penyelidikan terhadap kebijakan perang melawan narkoba di negaranya, yang dituduh telah menimbulkan ribuan orang tewas. (RYN)

Malaysia Keluar dari ICC, Ini Dampak Buruknya untuk Indonesia

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi