JAKARTA, REQnews - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi <a href="https://www.pdiperjuangan.id/">PDI Perjuangan</a>,<a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Arteria_Dahlan"> Arteria Dahlan</a> kembali membuat pernyataan yang kontroversial. Ia meminta agar<a href="https://www.kpk.go.id/id/splash"> KPK</a> mencermati kebijakan yang dilakukan Presiden Joko Widodo terkait penanganan corona (COVID-19),&nbsp;Termasuk soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) 1/2020 tentang Keuangan Negara dan Sistem Stabilitas Keuangan Negara Menghadapi Covid-19.
Ia mengatakan, semua pihak seolah dipaksa mengalah dan menutup mata atas nama keadaan 'Daruratan Kesehatan' di tengah pandemi di tanah air. Arteri pun menyarankan agar KPK masuk menelusuri dan mencermati lebih dalam terkait korupsi kebijakan, mulai dari prosedur, mekanisme, due process of law dari suatu kebijakan yang diambil.
Arteria&nbsp;juga meminta KPK segera menelusuri potensi korupsi kebijakan dalam Perppu 1/2020 tersebut. DPR ingin mengetahui siapa yang bermain di balik Perppu Covid-19 ini.
&ldquo;Kami tahu, kami di DPR ini walau dianggap bodoh tapi saya pastikan tidak idiot. Kami mau tahu ini mainan dan design besar siapa? Siapa yang diuntungkan, yang menjadi beneficial owner dari &ldquo;Proyek Krisis Kemanusian&rdquo; ini. Tugas KPK untuk mendalaminya,&rdquo; katanya,&nbsp;Rabu 29 April 2020.&nbsp;
Ia pun mendesak agar pimpinan KPK perlu mencermati soal posisi presiden. Kata dia,&nbsp;Jokowi harus tetap diposisikan sebagai kepala negara pemegang kekuasaan tertinggi berdasarkan UU.
&ldquo;Apalagi perppu yang melampaui kewenangan UUD, menabrak fatsun konstitusi, menegasikan kekuasaan presiden selaku kepala negara, serta menghilangkan daulat rakyat dalam konteks keuangan negara dan politik anggaran&rdquo; tambahnya.
Ia juga mengatakan, pihak ring satu istana negara seharusnya memberikan informasi kepada Presiden terkait Perppu 1/2020 yang dianggap menegasikan kekuasaan kepala negara lantaran pejabat negara mendapat impunitas.
&ldquo;Apa gunanya para menteri? Kalau tidak berani ambil kebijakan disaat krisis, tidak berani jadi pagar hidupnya presiden, disuruh kerja malah minta imunitas? Lah, orang biasa juga bisa kalau begitu,&rdquo; katanya penuh sesal.
&ldquo;Pembantu presiden nggak usah minta imunitas di perppu, karena tanpa perppu sekalipun mereka akan terlindung sepanjang tidak ada &ldquo;mens rea&rdquo; nya,&rdquo;&nbsp;lanjutnya. (Binsasi)

Dugaan Korupsi, PDIP Minta KPK Periksa Posisi Presiden di Perppu COVID

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi