JAKARTA, REQnews -&nbsp;Pengangkatan&nbsp;Inspektur Jenderal <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Boy_Rafli_Amar">Boy Rafli Amar</a> sebagai Kepala <a href="https://www.bnpt.go.id/">Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)</a> menuai kritik tajam dari pengamat dari Indonesia Police Watch (IPW), <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Neta_S._Pane">Neta S Pane</a>.
Ia mengatakan bahwa penunjukan tersebut harus dicabut dan dibatalkan.
"Penunjukan Irjen Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT oleh TR Kapolri adalah sebuah maladministrasi. TR Kapolri tentang penunjukan itu bisa dinilai sebagai tindakan melampaui wewenangnya dan hendak mem-fait accompli serta mengintervensi Presiden Jokowi," katanya dalam keterangannya, Sabtu 2 Mei 2020.
Neta mengatakan, seharusnya&nbsp;pengangkatan Kepala BNPT adalah wewenang seorang presiden. Bahkan, menurutnya, presiden punya wewenang untuk memperpanjang masa jabatan Kepala BNPT yang menjabat sekarang, sebagaimana dilakukan saat Ansaad Mbay menjadi Kepala BNPT.
"Ansaad yang sudah pensiun dari Polri tetap menjabat sebagai Kepala BNPT. Lalu kenapa Kapolri melakukan intervensi terhadap kewenangan presiden dan terkesan terburu-buru hendak mencopot Suhardi," katanya.
Dia juga mengungkapkan bahwa penggantian Kepala BNPT oleh Kapolri memberi kesan bahwa BNPT di bawah Polri dan menjadi anak buah Kapolri secara langsung. Padahal, lanjutnya, BNPT merupakan lembaga di presiden yang bertanggungjawab kepada presiden.
Neta pun mendesak Idham segera membatalkan penunjukan Boy sebagai Kepala BNPT dan meminta Jokowi memperpanjang masa jabatan Suhardi sebagai Kepala BNPT. Menurutnya, tidak ada alasan yang serius untuk mengganti Suhardi, kecuali pensiun dari Polri.
"Selama menjabat Komjen Suhardi Alius tidak bermasalah, semua program BNPT berjalan lancar, termasuk program deradikalisasi," kata Neta. (Binsasi)
&nbsp;

Pengangkatan Boy Rafli Maladministrasi dan Intervensi Jokowi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi