JAKARTA, REQnews - Lokataru Foundation mendesak Negara melalui lembaga-lembaga terkait untuk segera melakukan investigasi terkait penyiksaan terhadap seorang anak berinisial EF. Anak berusia 17 tahun tersebut diduga disiksa oknum 6 (enam) anggota polisi dari Polres Timor Tengah Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara pada Minggu 26 April 2020.
Penyiksaan itu dilakukan lantaran EF dituduh terlibat dalam kasus perkelahian antara sekelompok orang dengan aparat kepolisian yang terjadi pada beberapa hari sebelumnya. Para Polisi menduga korban terlibat dalam perkelahian yang terjadi antara sekelompok orang dengan polisi dari Polsek Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 22 April 2020.
Perkelahian tersebut ditengarai bermula ketika sekelompok orang tersebut tidak terima untuk dibubarkan oleh polisi lantaran adanya himbauan larangan pemerintah daerah untuk berkumpul terkait penyebaran COVID-19.
Peristiwa Penyiksaan dilakukan pada Minggu 26 April 2020 di sebuah rumah pondok yang berlokasi Desa Birunatun Kecamatan Biboki Feotleu. EF di siksa oleh 6 orang polisi yang datang tanpa dokumen dan tujuan yang jelas, ketika melihat EF sedang beristirahat sehabis merontokan padi.
Akibat dari penyiksaan tersebut mengakibatkan sang anak mendapat luka – luka di daerah wajah dan memar di sekujur tubuhnya. Oknum anggota Polisi tersebut menyiksa EF dengan tujuan mencari informasi dan memaksa agar EF mengakui kalau ia juga turut serta dalam peristiwa yang tidak sama sekali tidak lakukannya.
Pun EF digunakan Polisi untuk “memancing” orang – orang yang sebenarnya terlibat. Peristiwa pelanggaran tidak berhenti sampai di situ, ketika korban dan keluarga ingin melaporkan peristiwa penyiksaan tersebut, pihak dari Kepolisian Polres Timor Tengah Utara justru mengancam sang anak dan akan memproses peristiwa yang belum terbukti dilakukan oleh EF.
Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar mengatakan, hak terhindar dari Penyiksaan merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun serta diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.
Menurut dia, status korban sebagai anak juga merupakan bentuk ketidakpahaman dan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian tersebut. Mengingat proses penanganan dan penegakkan hukum terhadap anak wajib terbebas dari segala bentuk penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak.
"Tindakan penyiksaan dan ancaman yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian dari Polres Timor Tengah Utara tersebut membuktikan masih maraknya praktik penyangkalan dan ketidakmampuan anggota Kepolisian dalam memeriksa dan mengungkap suatu peristiwa dengan mengedepankan prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana," kata Haris dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Minggu 10 Mei 2020.
Dari peristiwa – peristiwa Penyiksaan dan Intimidasi yang dialami EF yang merupakan seorang anak, Lokataru, Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia mendesak institusi Polri menghentikan penggunaan instrumen kekerasan yang berlebihan dalam proses penegakkan hukum. "Sekaligus mengedepankan langkah-langkah pemenuhan terhadap hak asasi manusia," ujarnya.
Pihaknya juga mendesak Polri melakukan pemeriksaan internal, penegakkan disiplin hingga penegakkan hukum terhadap anggota Kepolisian yang terlibat dalam peristiwa penyiksaan dan intimasi terhadap EF oleh institusi Kepolisian.
Lokataru juga mendesak institusi negara seperti Komisi Kepolisian Nasional Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Ombudsman Republik Indonesia agar melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap peristiwa penyiksaan yang dilakukan dan memastikan adanya proses pertanggungjawaban terhadap tindakan oknum Kepolisian tersebut.
"Kami juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar melindungi dan menyediakan rasa aman bagi EF sebagai korban dalam melaporkan dan mengungkap peristiwa penyiksaan yang dialaminya," ujarnya.
