MANADO, REQnews -&nbsp;Eni Umbas adalah pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Manado sejak 1994. Pada 2011, Eni Umbas dipercaya sebagai Bendahara di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan oleh wali kota. Ternyata <a href="https://www.manadokota.go.id/site/profil_walikota">Vicky Lumentut</a>, Wali Kota Manado kala itu memiliki maksud dibalik pengangkatan Eni Umbas sebagai Bendahara.
Berdasarkan hasil investigasi <a href="https://kontras.org/">KontraS</a>, semenjak menjadi Bendahara, Eni diarahkan untuk selalu tutup mulut atas setiap kebijakan yang diambil dan juga pengeluaran tidak wajar oleh walikota. Selama hampir sembilan bulan menjabat sebagai bendahara, Eni hanya ditugaskan untuk sekadar menandatangani kuitansi tanpa mengetahui pengeluaran tersebut untuk keperluan apa.
<iframe src="//www.youtube.com/embed/zoQqYEdo13Y" width="560" height="314"></iframe>
Salah satu pengeluaran yang tidak wajar adalah dikeluarkannya dana senilai Rp 4,5 miliar untuk kepentingan pribadi dan partai politik Walikota, yaitu untuk Musyawarah Daerah <a href="http://www.demokrat.or.id/">Partai Demokrat</a> di Hotel Peninsula, Manado. &nbsp;Saat itu, sang walikota berniat mencalonkan diri sebagai ketua partai democrat Sulawesi Utara.
Eni saat itu diminta untuk berkoordinasi dengan kepala dinas dan pengusaha. Atas hal ini, Wali Kota Manado mengatakan kepada Eni bahwa hal ini adalah kebijakan walikota dan jan-gan mencoba mengganggu program pemerintah.
Tidak tahan melihat tindakan-tindakan walikota, Eni melaporkan Wali Kota Manado ke Polda dan Kejaksaan tetapi tidak ada tindak lanjut. Eni pun kemudian melaporkan temuannya ke KPK dan hal tersebut diketahui oleh pihak walikota.
Atas laporannya, Eni dilaporkan balik oleh pihak walikota melalui sesama pegawai negeri sipil teman kerja Eni dengan tuduhan penggelapan. Penggelapan yang dituduhkan kepada Eni adalah tuduhan yang sama dengan yang Eni laporkan ke KPK, yaitu adanya penggunaan dana yang belum cair dan tidak ada SKPD-nya.
Setelah melaporkan Eni, Wali Kota Manado memintanya untuk mencabut laporan di KPK dan memintanya melakukan konferensi pers untuk membersihkan nama baik walikota dan menunjuk orang lain sebagai tumbal atas segala pengeluaran-pengeluaran tidak wajar yang telah terjadi. Ia diiming-imingi akan disekolahkan ke Australia tetapi Eni menolaknya.
Atas penolakan tersebut, satu minggu kemudian Eni diberhentikan secara tidak hormat dengan alasan telah merugikan keuangan negara dan tidak pernah masuk kantor selama sepuluh bulan. Padahal Eni baru menjabat sebagai bendahara selama hampir 9 bulan.
Setelah diberhentikan, Eni tetap mengupayakan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi Walikota dengan menggelar demonstrasi di Kejaksaan dan kantor Pemkot Manado. Saat melakukan aksi demonstrasi, Eni ditangkap oleh Kepolisian dan dibawa ke Rumah Tahanan Malebeng atas dugaan tindak pidana penggelapan yang dulu pernah ia laporkan dan sekaligus dilaporkan.
Sebagai catatan, kasus penggelapan yang menempatkan Eni sebagai terlapor sudah pernah dihentikan penyidikannya oleh Polda Sulawesi Utara tetapi ternyata dibuka kembali. Setelah ditangkap, proses berlangsung cepat, beberapa hari kemudian perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan masuk ke tahap persidangan. Eni akhirnya divonis enam bulan penjara.
Selain berhadapan dengan penjara, Eni juga dihadapkan pada teror-teror, seperti diantaranya penculikan terhadap anaknya sampai dua kali, pencekalan di bandara saat akan melapor ke Jakarta, dan ditodong oleh preman suruhan walikota. (Bins)

Cerita Eni Umbas, Korban Kekuasaan Politisi Demokrat Vicky Lumentut

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi