JAKARTA, REQnews -&nbsp;Kesaksian <a href="https://www.reqnews.com/search?q=Miftahul+Ulum">Miftahul Ulum</a> yang ikut menyentil nama eks Jampidsus Adi Toegarisman dalam sidang kasus suap dana hibah KONI membuatnya mendadak dipanggil <a href="https://www.kejaksaan.go.id/">Kejaksaan Agung (Kejagung)</a>.&nbsp;Peneliti <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia_Corruption_Watch">Indonesia Corruption Watch (ICW)</a> Kurnia Ramadhan pun mempertanyakan langkah kejagung tersebut.
Ia pun menilai pemanggilan Ulum,&nbsp;diduga ada&nbsp;kaitannya&nbsp;dengan kesaksiaannya yang menyebutkan adanya dugaan aliran dana ke mantan Jampidsus Adi Toegarisman.
"Momentum ini penting untuk disorot, jangan sampai ada upaya Kejaksaan Agung untuk melindungi oknum-oknum tertentu yang diduga terlibat dalam praktik korupsi,&rdquo; ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis 21 Mei 2020.
Kurnia juga mengatakan, pihak Kejagung tidak berhak untuk menilai keterangan yang disampaikan Ulum di persidangan Imam Nahrawi. Lantaran perkara itu tak ditangani Kejagung. Sebagai penegak hukum seharusnya dapat memahami yang berhak menilai kesaksiaan itu hanya Majelis Hakim.
Kurnia juga ikut menyayangkan pernyataan Kejagung yang membantah keterangan Ulum di persidangan. "Seharusnya, Kejaksaaan mendukung upaya KPK untuk membongkar praktik rasuah di Kemenpora," katanya.
Ia pun berpendapat,&nbsp;langkah Kejagung justru terkesan ingin menyelamatkan rekan sejawat dan hal ini bukan sekali terjadi. Contoh lainnya, pada saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, terkesan ada dugaan intervensi. Saat itu, ada anggota DPR dan Jaksa Agung yang menyatakan menginginkan proses hukum terhadap jaksa dilakukan Kejaksaan Agung.
"Untuk itu, KPK dan lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus proaktif dalam melindungi para saksi. Terlebih lagi, keterangan saksi tersebut rawan akan intimidasi dari pihak tertentu karena menyasar keterlibatan oknum mantan pejabat tinggi di institusi penegak hukum," ujarnya.
Sebelumnya, dalam persidangan dugaan suap dana hibah dari pemerintah ke KONI, Ulum secara terbuka menyebut anggota BPK Achsanul Qosasih menerima uang Rp 3 miliar dan mantan Jampidsus Adi Toegarisman menerima Rp 7 miliar. Dana itu diduga untuk meredam penyelidikan yang sedang dijalankan dua lembaga itu. Anehnya, setelah kesaksiannya, Ulum dipanggil Kejagung sebagai saksi dalam perkara yang hampir sama dengan yang diusut KPK. (Bins)

Petaka Sebut Nama Adi Toegarisman, Miftahul Ulum Diperiksa Kejagung

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi