JAKARTA, REQnews -&nbsp;Pihak BPJS Kesehatan mengeluarkan kebijakan baru bagi peserta yang menunggak pembayaran iuran. Denda 5 persen atau paling tinggi Rp 30 juta pun siap diterapkan. Kebijakan ini dikhawatirkan akan membuat rakyat miskin makin bertambah.
Menurut&nbsp;Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf,&nbsp; tujuan dari kebijakan ini agar peserta lebih tertib dalam membayar iuran. Atau cuma membayar, bila membutuhkan pelayanan saja.
"Kalau tertib membayar iuran enggak ada denda layanan," ujarnya, Rabu 20 Mei 2020.
Kebijakan ini diatur dalam&nbsp;Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Denda akan diberikan bila peserta telah menunggak hingga 12 bulan. Setelah itu, denda akan diakumulasi dan dikenakan ke peserta.
Bahkan, denda akan tetap diberikan kepada peserta yang sempat diberhentikan kepesertaannya secara sementara dalam 45 hari lalu aktif kembali atau setelah membayar iuran. Pada saat pemberhentian sementara ini, peserta wajib membayarkan denda untuk tiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya.
Meskipun demikian, denda 5 persen atau hingga Rp 30 juta hanya berlaku untuk peserta Non-Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP). Sebab, iuran ketiga kelompok ini dibayarkan oleh pemerintah.
Namun, untuk tahun ini, pemerintah memberi diskon tarif denda menjadi 2,5 persen. Ketentuan ini diberikan sebagai keringanan di tengah pandemi corona (Bins).
&nbsp;

Makin Miskin! BPJS Terapkan Denda hingga Rp 30 Juta yang Nunggak Iuran

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi