JAKARTA, REQnews -&nbsp;Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyadari, menyadari kerawanan <a href="https://www.reqnews.com/search?q=pilkada">Pilkada Serentak 2020</a> yang akan digelar di tengah pandemi corona atau Covid-19 pada Desember 2020 mendatang.
Anggota Bawaslu RI Mochamad Afifuddin menyebut,&nbsp;setidaknya ada empat kerawanan yang akan menjadi fokus pencegahan oleh pihaknya agar Pilkada 2020 berjalan lancar.
"Kerawanan pertama adalah kerentanan masyarakat karena sedang krisis ekonomi," kata Afif dalam diskusi virtual, Selasa 26 Mei 2020.
Ia menjelaskan, krisis ini mendorong masyarakat lebih memilih kepastian hilangnya pandemi, dibanding ikut serta dalam pilkada. Pemilih juga diyakininya lebih menyuaki aktivitas dengan dampak ekonomi yang jelas dibanding harus ikut dalam gelaran demokrasi.
Lalu kerawanan kedua, masyarakat saat ini sedang mengalami masalah keuangan, akibat kehilangan mata pencaharian. Dampaknya, akan muncul potensi politisasi bantuan sosial atau bansos.&nbsp;
"Ada 23 titik atau daerah yang kami temukan terjadi politisasi bansos," ujarnya.
Kerawanan ketiga, adanya sejumlah oknum yang bisa jadi memakai isu musibah sebagai alat menekan lawan politik. Ada kemungkinan, tahapan pilkada yang digelar di tengah pandemi memungkinkan oknum tertentu menekan pemilih dengan alasan bantuan.
"Bisa jadi lho ada oknum yang mengatakan bahwa 'Eh kalau kamu enggak milih kita enggak kita kasih bantuan. Ini kan menekan lawan politik, desa yang nanti tidak mendukung tidak dikasih bantuan," kata Afif.
Selanjutnya, kerawanan keempat adalah terkait partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020. Ia khawatir, banyak warga yang tak ikut mencoblos karena takut akan risiko penyebaran Covid-19.
&nbsp;

Ini 4 Kerawanan Pilkada saat Pandemi Corona Menurut Bawaslu

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi