Giliran Data Pegawai Kemendikbud Disebut Bocor, Ini Faktanya

Rabu, 27 Mei 2020 – 22:34 WIB

Data pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bocor

Data pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bocor

JAKARTA, REQnews - Beredar informasi bahwa data-data penting, terutama menyangkut kepegawaian, sebanyak 1,3 juta di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bocor. Namun, belum diketahui siapa pelaku pembobolan tersebut.

Informasi ini pertama kali disampaikan akun Twitter @secgron atau Teguh Aprianto, seorang konsultan keamanan siber pada Rabu 27 Mei 2020, yang menemukan adanya kebocoran di Kemendikbud. Beberapa pekan sebelumnya juga beredar kabar Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) dibobol.

Masalah ini menambah daftar panjang data di Indonesia yang bocor di tangan peretas, setelah sebelumnya gempar informasi pribadi para pengguna Tokopedia dan data pribadi warga Indonesia di laman KPU.

Menanggapi informasi tersebut, Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud Evy Mulyani membantah data kepegawaian di kementeriannya telah bocor.

"Mencermati informasi mengenai variabel data yang dimaksud saudara Teguh Aprianto melalui akun Twitter @secgron pada tanggal 27 Mei 2020, kami menegaskan bahwa data yang dimaksud bukan berasal dari Dapodik ataupun PD Dikti," ujar Evy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 27 Mei.

Ia menunjukkan indikasi variabel "NO_SHDK" dan "SHDK" tidak tercatat sebagai variabel di Dapodik maupun data PD Dikti. Kemudian variabel "stat_ktp" tidak ada di variebel dimaksud.

"Variabel kerja tidak sesuai dengan referensi pekerjaan di Dapodik dan data Pangkalan Data Dikti," ujar dia.

Selain itu, referensi jenjang pendidikan juga tidak sesuai dengan penamaan di Dapodik dan data PD Dikti. Evy menambahkan pengelola data di lingkungan Kemendikbud selalu menerapkan protokol pengamanan atau perlindungan data pribadi sesuai dengan Permenkominfo 20 Tahun 2016.

Selanjutnya, pengelola data di lingkungan Kemendikbud selalu dan terus berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk memastikan keamanan serta ketaatan pada aturan penggunaan data pribadi.