Perubahan Pancasila dari Era Proklamasi hingga Reformasi

Senin, 01 Juni 2020 – 18:34 WIB

Melalui Perdebatan Panjang, Begini Perubahan Pancasila dari Masa ke Masa (Foto: Istimewa)

Melalui Perdebatan Panjang, Begini Perubahan Pancasila dari Masa ke Masa (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Banyak yang belum tahu bahwa Pancasila sebenarnya pernah mengalami perubahan dari masa ke masa. Meski tidak berubah secara signifikan namun keberadaannya sempat jadi perdebatan banyak orang, dan hari kelahirannya pada 1 Juni pernah juga ditiadakan.

Asal tahu saja, hari lahirnya Pancasila bermula saat berlangsungnya sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Sidang pertama dibagi menjadi beberapa pertemuan, yaitu pada 29 Mei, 31 Mei, dan 1 Juni 1945.

Seperti apa perjalanan Pancasila dari masa ke masa? Berikut ulasannya:

Pancasila Sebelum dan Setelah Pembacaan Proklamasi

Pada 1 Juni 1945 giliran Presiden Pertama RI, Ir Sukarno menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara yang berisi; 1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tanggal itulah diperingati sebagai Hari Kelahiran Pancasila. Pidato tersebut sebagai tanda berakhirnya sidang pertama BPUPKI, selanjutnya agar rumusan dasar negara lebih matang maka dibentuklah Panitia Sembilan.

Sila pertama Pancasila diubah menjadi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tapi sila tersebut menjadi perdebatan selepas Proklamasi Kemerdekaan oleh sebagian kelompok.

Sebelum rapat PPKI di mulai, Soekarno dan Drs. Moh Hatta mengadakan rapat kecil yang dihadiri oleh Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dam Mr. Teuku Mohammad Hasan untuk membahas sila pertama.

Akhirnya tersusun penyebutan sila pertama dalam Pancasila yaiitu, “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Zaman Orde Lama

Lembaga Konstituante diyakini tidak menjalankan tugas dengan baik dalam merumuskan UUD yang baru bagi Indonesia. Maka keluarlah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Di dalamnya menetapkan kembali menggunakan UUD 45 yang di dalamnya tercantum dasar negara ‘Pancasila’, dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian Konstituante dinyatakan bubar oleh Soekarno. Setelah pembacaan dekret tersebut tidak ada lagi rancangan UUD baru karena Indonesia kembali memakai UUD 45.

Zaman Orde Baru

Masa kepemimpinan Soeharto, pemerintah mulai melakukan berbagai sosialisasi dan penataran Pancasila. Itu berlaku bagi mahasiswa, pejabat negara, juga semua kalangan.

Dibentuklah suatu lembaga khusus yang mengawasi berjalannya program sosisalisasi dan penataran, yaitu Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (BP7).

Namun menurut Sejarawan Asvi Warman Adam, pelaksanaan BP7 tidak memberikan dampak signifikan bagi rakyat Indonesia. Karena cara penyelenggaraannya lebih banyak hafalan daripada penerapan Pancasila itu sendiri.

“Hasilnya seperti yang kita ketahui tidak sesuai dengan harapan. Karena cara penyelenggaraannya lebih banyak bersifat hafalan, jadi ada nilai-nilai Pancasila yang harus dihafalkan,” katanya.

Di masa Soeharto juga melarang adanya perayaan peringatan Hari Kelahiran Pancasila pada 1 Juni.

Reformasi-sekarang

Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang sesuai dengan kehidupan kebangsaan Indonesia. Tapi yang menjadi permasalahan, kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap penerapan Pancasila dalam masyarakat.

Maka perlu adanya lembaga yang mengatur persoalan tentang itu. Menurut Asvi, kalau terus dibiarkan sama saja dengan merugikan para perjuang kemerdekaan terdahulu yang telah mengorbankan tenaga juga nyawa. Kalau pondasi Pancasila sudah kokoh, persoalan adu domba antar suku, antaretnis, antaragama, maupun yang lainnya bisa segera teratasi. (Anita)