JAKARTA, REQnews -&nbsp;<a href="https://www.reqnews.com/search?q=Jokowi">Presiden Joko Widodo</a> dan Menkominfo&nbsp;dinyatakan melakukan pelanggaran hukum atas pemblokiran internet di <a href="https://www.papua.go.id/">Papua&nbsp;</a>dan Papua Barat pada Agustus 2019 hingga September 2019. Keputusan ini ditetapkan dalam sidang <a href="https://sipp.ptun-jakarta.go.id/list_perkara">Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta</a> yang dilakukan secara telekonferensi pada Rabu 3 Juni 2020.
"Mengabulkan gugatan para Penggugat. Menyatakan tindakan-tindakan pemerintah yang dinyatakan oleh Tergugat I (Jokowi) dan II (Rudiantara)... adalah perbuatan melanggar hukum," ujar Hakim Ketua Nelvy Christin.
Adapun yang menjadi Pihak Tergugat I adalah Presiden Joko Widodo dan Tergugat II mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Johny Plate. Sementara Penggugat I ialah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) diwakili oleh Abdul Manan dkk; Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) diwakili oleh Damar Juniarto dkk.
Dalam <a href="PTUN Jakarta">situs resmi PTUN Jakarta</a>, hakim juga menghukum para Tergugat untuk menghentikan dan tidak mengulangi seluruh perbuatan dan/atau tindakan pelambatan dan/atau pemutusan akses internet di seluruh wilayah Indonesia.
Redaksionalnya ditentukan sebagai berikut:
"Kami pemerintah Republik Indonesia dengan ini menyatakan: Meminta maaf kepada seluruh pekerja pers dan warga negara Indonesia atas tindakan kami yang tidak profesional dalam melakukan pemblokiran layanan data untuk wilayah Papua dan Papua Barat."
Selain itu, dalam&nbsp;putusan tersebut, pihak tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara tersebut sebesar Rp 457 ribu.
Muhammad Isnur dari YLBHI selaku koordinator tim advokasi mengatakan, saat pemblokiran internet terjadi, pihaknya sempat beberapa kali bertanya langsung kepada pihak Kemenkominfo soal landasan hukum terkait peristiwa ini.
"Kominfo tidak bisa menjawab, mereka berargumen ini hanya pesanan dari kira-kira lembaga keamanan. Jadi mereka tidak punya landasan hukum memadamkan internet," ujarnya.
Menurut Isnur, sejatinya pemerintah sebelum melakukan tindakan harus memiliki landasan hukum. Jika tidak, tindakan pemerintah itu sama saja menyalahgunakan kekuasaan.
Untuk diketahui, gugatan ini sebelumnya diajukan pada Kamis, 21 November 2019 silam oleh tim advokasi pembela kebebasan pers, yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam, dan ICJR. (Bins)

Tok! Hakim Vonis Jokowi Langgar Hukum Soal Blokir Internet di Papua

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi