JAKARTA, REQnews -&nbsp;Kasus penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (<a href="https://www.indonesian-aerospace.com/">PT DI</a>) merugikan negara hingga Rp 330 miliar. Bahkan menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (<a href="https://www.kpk.go.id/id/splash">KPK</a>) <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Firli_Bahuri">Firli Bahuri&nbsp;</a>nominal tersebut cukup untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) 1,1 juta kepala keluarga (KK).
"Tentu kami bertanya kerugian negara kurang lebih Rp 330 miliar itu pada masa pandemi (COVID-19) yang sekarang, dengan program bantuan sosial yang kurang lebih per-KK Rp600 ribu mulai April, Mei, dan Juni, sementara bulan Juli sampai Desember Rp300 ribu/KK," katanya di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 12 Juni 2020.
Adapun&nbsp;angka tersebut merupakan jumlah uang yang dibayarkan PT DI kepada enam perusahaan mitra/agen yang melakukan pekerjaan fiktif sejak 2011-2018.&nbsp;Firli menyebut, kerja sama dengan mitra/agen itu dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan terkait operasional perusahaan.
"Terdiri dari pembayaran uang rupiah Rp 205 miliar, dan uang berupa valas 8,6 juta Dolar AS," ujar Firli.
Enam mitra/agen tersebut adalah unit Aircraft Integration PT DI, PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.&nbsp;
Saat ini, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yakni mantan Direktur Utama PT DI Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zailani.
Budi dan Irzal dijerat Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidaa Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana. Keduanya pun telah ditahan KPK selama 20 hari ke depan terhitung mulai Jumat kemarin.
Firli juga mengatakan, KPK akan mengembangkan kasus ini termasuk menerapkan pasal pencucian uang.
"Ada beberapa pihak yang ikut di dalam proses tersebut dan tentu ini akan kita kembangkan, kita akan kembangkan mulai dari apa yg sdh kita peroleh hari ini," katanya. (Bins)
&nbsp;

Jejak kasus PT DI yang Rugikan Negara Rp 300 M

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi