JAKARTA, REQnews – Kalau bukan inisiatif pemerintah Hindia Belanda mendirikan lembaga perawatan purbakala, peninggalan sejarah saat ini bisa jadi sudah rusak termakan zaman. Berdasarkan Surat Keputusan No.4 Gouvernement Besluit van pada 18 Mei 1901, mereka membentuk sebuah komisi “Commissie in Nederlandasch-Indie vorr oudheikundige onderzoek op Java en Madura” yang terpusat di Madura.
Tugasnya adalah melakukan penelitian, observasi, pemeliharaan, pengamanan, pendokumentasian, penggambaran, investarisasi, penggalian, atau pembinaan bangunan kuno. Komisi ini diketuai oleh Dr. JLA Brandes.
Usai Brandes meninggal dunia pada tahun 1910, posisinya diganti oleh Dr. NJ Krom yang dikenal aktif dalam pengembangan peninggalan purbakala di Hindia Belanda. Pada masa kepemimpinannya komisi kepurbakalaan mengalami kemajuan dalam penelitian, pengembangan, dan pemeliharaan.
Keberhasilan itu membuat pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Surat Keputusan No.62 pada 14 Juni 1913 untuk membuat lembaga kepurbakalaan “Oudheidkundige Dienst di Nederlandsch-Indie”.
Bergantinya status dari komisi menjadi lembaga maka semua sistem organisasi diubah termasuk ketua. Namun atas kepercayaan anggota dan pemerintah Hinda Belanda, Krom terpilih menjadi kepala jawatan purbakala.
Setelah Krom meninggal, jabatannya diganti oleh Dr. FDK Bosch. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sering melakukan komunikasi dengan Gubernur Yogyakarta J. Bihlevelt.
Komunikasi itu dilakukan sebagai upaya penyelamatan dari pembongkaran dan melakukan pendokumentasian Gerbang (plengkung) Baluwarti. Kemudian demi melancarkan penyelamatan, Bosch membuat surat yang isinya menyarankan bahwa Plengkung Nirbaya dan Tarunasutra tidak dibongkar.
Setelah itu, surat diterima dengan baik oleh gubernur dan diteruskan kepada Patih Danurejo VIII. Atas terbitnya surat tersebut beberapa peninggalan purbakala semakin instensif pemeliharaannya, seperti Candi Kalasan, Candi Sari, Keraton Ratu Boko, Candi Banyunibo, dan Candi Barong.
Waktu terus berjalan, juga dengan nama lembaga kepurbakalaan diganti menjadi Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau Pusarkenas. Saat ini Pusarkenas berada di bawah naungan badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
