JAKARTA, REQnews - Mabes Polri diduga kembali memberikan karpet merah untuk buronan kasus cessie Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra alias Joko Soegiarto Tjandra. Usai surat jalan yang diteken pejabat Bareskrim hingga hasil rapid test yang dikeluarkan Pusdokkes Polri, kini giliran dugaan salah satu jenderal polri mencabut red notice Djoko Tjandra.
Dia adalah Brigjen Nugroho Wibowo. Sekretaris NCB Interpol Indonesia yang diduga meneken surat pencabutan red notice Djoko Tjandra buronan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali. Surat inilah yang menjadi dasar dirinya bisa masuk ke dalam negeri hingga diberi surat jalan oleh pejabat Kabareskrim Brigjen Prasetijo Utomo.
"Ada dugaan suap menyuap di balik persekongkolan jahat melindungi buronan kakap Joko Tjandra harus diusut tuntas dan Brigjen Nugroho Wibowo yang telah menghapus red notice Joko Tjandra juga harus dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta, Kamis 16 Juli 2020.
Bisa dibilang, dosa Brigjen Nugroho Wibowo sesungguhnya lebih berat ketimbang apa yang sudah dilakukan Brigjen Prasetijo. Sebab melalui surat No: B/186/V/2020/NCB.Div.HI tertanggal 5 Mei 2020, Brigjen Nugroho mengeluarkan surat penyampaian penghapusan Interpol Red Notice Joko Tjandra kepada Dirjen Imigrasi.
Mirisnya, salah satu dasar pencabutan red notice itu adalah adanya surat Anna Boentaran tgl 16 April 2020 kepada NCB Interpol Indonesia yang meminta pencabutan red notice atas nama Joko Tjandra.
Surat itu dikirim Anna Boentaran 12 hari setelah Brigjen Nugroho duduk sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Begitu mudahnya, Brigjen Nugroho membuka red notice terhadap buronan kakap yang belasan tahun diburu Bangsa Indonesia itu.
<img src="https://photo.reqnews.com/editor/b6afcfe31f7abbbabf2bf57d592bccd1.jpg" border="0" />
"Melihat fakta ini IPW meyakini ada persekongkolan jahat dari sejumlah oknum pejabat untuk melindungi Joko Tjandra," kata Neta.
Jika Mabes Polri mengatakan pemberian Surat Jalan pada Joko Tjandra itu adalah inisiatif individu Brigjen Prasetyo, IPW meragukannya. Sebab dua institusi besar di polri terlibat "memberikan karpet merah" pada sang buronan, yakni Bareskrim dan Interpol. Kedua lembaga itu nyata-nyata melindungi Joko Tjandra.
Apa mungkin ada gerakan gerakan individu dari masing masing jenderal yang berinsiatif melindungi Joko Tjandra? "Jika hal itu benar terjadi, betapa kacaunya institusi Polri," kata Neta.
Pertanyaan kedua Brigjen tersebut begitu bodoh berinisiatif pribadi "memberikan karpet merah" pada Joko Tjandra? Apa alasan Brigjen Nugroho yang baru duduk sebagai Sekretaris NCB Interpol begitu lancang menghapus red notice Joko Tjandra?
Apakah dia begitu digdaya bekerja atas inisiatif sendiri seperti Brigjen Prasetyo? Lalu, kenapa Dirjen Imigrasi tidak bersuara ketika Brigjen Nugroho melaporkan bahwa red notice Joko Tjandra sudah dihapus?
"Aksi diam para pejabat tinggi ini tentu menjadi misteri. Semua ini hanya bisa dibuka jika Presiden Jokowi turun tangan untuk membersihkan Polri, dengan cara membentuk Tim Pencari Fakta Joko Tjandra," katanya.
Tanpa itu semua, kasus Joko Tjandra akan tertutup gelap karena tidak mungkin jeruk makan jeruk. Akibat ulah para jenderal itu, kata Neta kasus Joko Tjandra menjadi catatan hitam bagi Polri. Lembaga kepolisian yang seharusnya wajib menangkap buronan malah melindungi sang buronan kakap, bahkan memberinya karpet merah.
"Bagaimana pun sebagai pimpinan, Kapolri Idham Azis dan Kabareskrim Sigit harus bertanggungjawab terhadap kekacauan ini," kata dia.
"Jika Mabes Polri mengatakan kasus ini adalah inisiatif jenderal pelaku, bisa disimpulkan betapa tidak berwibawanya Kapolri dan Kabareskrim sehingga jenderalnya bisa bertindak ngawur seperti itu," ujarnya lagi.

Polri Jadi Tumbal Djoko Tjandra! Dari Surat Jalan, Rapid Test dan Dugaan Cabut Red Notice

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi