JAKARTA, REQnews - Dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2020, Jumat 14 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo kerap menyampaikan gagasan lompatan besar, lompatan transformasi besar, serta lompatan kemajuan. Tercatat Jokowi kerap menggunakan frasa tersebut dalam pidato kenegaraan di Ruang Rapat Paripurna tersebut.

"Target kita saat ini bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya keluar dari krisis. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar memanfaatkan momentum krisis yang saat ini sedang terjadi."

"Krisis memberikan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan, untuk melakukan lompatan transformasi besar, dengan melaksanakan strategi besar. Mari kita pecahkan masalah fundamental yang kita hadapi. Kita lakukan lompatan besar untuk kemajuan yang signifikan. Kita harus bajak momentum krisis ini. Kita harus serentak dan serempak memanfaatkan momentum ini. Menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju. Menjadikan Indonesia Maju yang kita cita- citakan."

"Pola pikir dan etos kerja kita juga harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan sangat dibutuhkan. Efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan. Kedisiplinan nasional dan produktivitas nasional juga harus ditingkatkan. Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan."

Namun tahukah Presiden Jokowi jika pidatonya tersebut mirip dengan program mantan Presiden Cina Mao Zedong, yang kerap menggunakan frasa 'lompatan'. Dan bahkan Mao Zedong menjadikan frasa tersebut sebagai program pemerintahannya yang diber nama Great Leap Forward alias Lompatan Jauh ke Depan alias Dà yuè jìn.

Mao Zedong sendiri menjiplak sistem yang telah dilakukan Uni Soviet, sambil memasukkan unsur tradisional Tiongkok. Pelaksanaan program ini dilakukan melalui dua jalur, yaitu pada peningkatan produksi baja sebagai bahan baku, pendirian industri ringan serta konstruksi.

Program Mao Zedong ini diusung pada tahun 1958 hingga 1960. Great Leap Forward bertujuan untuk membangkitkan ekonomi Cina melalui industrialisasi secara besar-besaran dan memanfaatkan jumlah tenaga kerja murah.

Kala itu, atau sepanjang tahun 1950-an, Cina telah melakukan program redistribusi tanah bagi penduduk Tiongkok dibarengi dengan industrialisasi di bawah sistem kepemilikan negara. Proses ini dilakukan dengan bantuan teknis dari Uni Soviet.

Masalah timbul ketika pemimpin Soviet pasca-Stalin, yaitu Nikita Khruschev dalam Kongres ke dua puluh Partai Komunis Uni Soviet, mencanangkan langkah untuk "mengejar dan menyusul" Barat, sehingga ekonomi Soviet tidak lagi tertinggal. Oleh Mao Zedong hal ini dirasakan sebagai ancaman, karena kemajuan ekonomi Uni Soviet akan berarti semakin tergantungnya Tiongkok pada kekuatan luar.

Program ambisius Mao ini akhirnya menuai bencana karena kurang realistisnya rencana program ini dari sejak semula. Lompatan jauh ke depan resmi menjadi salah satu bencana ekonomi yang direncanakan yang terbesar pada abad ke-20.

Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan ini adalah tenaga kerja produktif di bidang agraris ditransfer seluruhnya ke bidang industri, menyebabkan otomatis tidak ada petani yang menanam tanaman untuk stok bahan pangan.

Angka-angka statistik yang dilambungkan dan tidak sesuai kenyataan di lapangan. Faktor ini menyebabkan para petinggi Beijing mengira program ini sangat sukses yang lebih lanjut menuai bencana yang lebih besar.

Pemerintah RRT mengumumkan program ini menyebabkan kematian tidak wajar sekitar 21 juta orang lebih. Lembaga-lembaga non pemerintah lainnya juga mengeluarkan statistik yang tidak jauh sekitar 20 juta orang lebih meninggal karena kelaparan.