JAKARTA, REQnews - Nama Burhanuddin dan Hatta Ali akhirnya muncul dalam persidangan perdana Jaksa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 23 September 2020. Nama Jaksa Agung dan eks Ketua MA itu ada dalam dakwaan Pinangki.
Dalam kasus gratifikasi Djoko Tjandra ini, jaksa mendakwa Pinangki dengan 3 dakwaan berlapis. Pertama dakwaan penerimaan suap, Jaksa Pinangki bersama Andi Irfan Jaya serta Anita Kolopaking diduga menerima 500 ribu dolar AS dari Djoko Tjandra untuk pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA).
Fatwa itu diperlukan agar Djoko Tjandra tak dieksekusi jaksa ke penjara dalam perkara cessie Bank Bali yang diputus MA di tingkat PK pada 2009. Tercatat Pinangki 3 kali menemui Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia, pada November 2019 untuk mematangkan rencana fatwa tersebut. Saat pertemuan terakhir pada 25 November 2019, Pinangki dan Andi Irfan menyodorkan action plan pengurusan fatwa ke Djoko Tjandra.
Dalam action plan itu, nama Burhanuddin dan Hatta Ali pun disebut. Namun tidak disebutkan jabatan detail Burhanuddin dan Hatta Ali.
Sehingga belum jelas juga apakah yang dimaksud di dalam dakwaan itu adalah Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Ketua MA, Hatta Ali. Secara rinci, nama Burhanuddin kerap muncul dalam action plan poin 2, 3, 6 dan 7. Sementara nama Hatta Ali disinggung dalam action plan poin 3, 6, dan 7.
Namun dalam poin-poin tersebut, Burhanuddin disebut sebagai pejabat Kejagung, sementara Hatta Ali sebagai pejabat MA.
Berikut rincian lengkap action plantersebut: Action kedua adalah pengiriman surat dari pengacara kepada BR (Burhanuddin/pejabat Kejagung), yang dimaksudkan oleh terdakwa sebagai surat permohonan fatwa MA dari pengacara kepada Kejagung untuk diteruskan kepada MA. Penanggungjawab action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan AK (Anita Kolopaking) yang akan dilaksanakan pada 24 sampai 25 Februari 2020.
Action ketiga adalah BR (Burhanuddin/pejabat Kejagung) mengirimkan surat kepada HA (Hatta Ali/pejabat MA), yang dimaksudkan oleh terdakwa sebagai tindak lanjut surat dari pengacara tentang permohonoan fatwa MA. Penanggungjawab action ini adalah IR (Andi Irfan Jaya) dan P (Pinangki) yang akan dilaksanakan pada 26 Februari sampai 1 Maret 2020.
Action keenam adalah HA (Hatta Ali/pejabat MA) menjawab surat BR (Burhanuddin/pejabat Kejagung), yang dimaksudkan oleh terdakwa adalah jawaban surat MA atas surat Kejagung tentang permohonan fatwa MA. Penanggungjawab action ini adalah HA (Hatta Ali/pejabat MA)/DK (belum diketahui)/AK (Anita Kolopaking) yang akan dilaksanakan pada 6 sampai 16 Maret 2020.
Action ketujuh adalah BR (Burhanuddin/pejabat Kejagung) menerbitkan instruksi terkait surat HA (Hatta Ali/pejabat MA), yang dimaksudkan oleh terdakwa adalah kejaksaan agung menginstruksikan kepada bawahannya utk melaksanakan fatwa MA, penanggungjawab action ini adalah IF (belum diketahui)/P (Pinangki) yang akan dilaksanakan pada 16 sampai 26 Maret 2020.
Kemudian dalam dakwaan menyebutkan bahwa adanya pembahasan mengenai biaya yang harus dikeluarkan Djoko Tjandra. Jaksa Pinangki disebut pernah meminta 100 juta dolar AS sebagai imbal pengurusan fatwa bebas sebagaimana dalam 'Action Plan'. Namun Djoko Tjandra hanya menyanggupi sebesar 10 juta dolar AS.
Perihal uang 10 juta dolar AS tersebut, Jaksa Pinangki bersama Djoko Tjandra kemudian dijerat Kejaksaan Agung bermufakat jahat untuk memberi dan menjanjikan uang tersebut kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.
Jaksa menyebut action plan tersebut tidak jadi dilaksanakan. Djoko Tjandra disebut membatalkan action plan pengajuan fatwa itu pada Desember 2019 meski sudah memberikan 500 ribu dolar AS ke Pinangki.
"Atas kesepakatan sebagaimana dalam action plan tersebut tidak ada satu pun yang terlaksana. Padahal Djoko Tjandra telah memberikan DP kepada terdakwa melalui Andi Irfan Jaya sebesar 500 ribu dolar AS," kata jaksa.
"Sehingga Djoko Tjandra pada Desember 2019 membatalkan action plan dengan cara memberikan catatan pada kolom notes dari action plan dengan tulisan tangan 'NO', kecuali pada action ketujuh dengan tulisan "Bayar Nomor 4, 5" yaitu apabila action keempat dan kelima berhasil dilaksanakan, serta action kesembilan dengan tulisan tangan 'Bayar 10 M' yaitu bonus kepada terdakwa apabila acton kesembilan berhasil dilaksanakan (Djoko Tjandra kembali ke Indonesia)" ucap jaksa.
&nbsp;

Terbongkar! Ini Tugas Burhanuddin dan Hatta Ali di Action Plan Jaksa Pinangki

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi