Apa Benar Pinangki-Anita Catut Nama Hatta Ali dan Jaksa Agung Burhanuddin?

Jumat, 25 September 2020 – 11:05 WIB

Apa Benar Pinangki-Anita Catut Nama Hatta Ali dan Jaksa Agung Burhanuddin?

Apa Benar Pinangki-Anita Catut Nama Hatta Ali dan Jaksa Agung Burhanuddin?

JAKARTA, REQnews - ST Burhanuddin dan Hatta Ali akhirnya kompak mengaku mengenal para tersangka kasus pengurusan fatwa pembebasan Djoko Tjandra. Momen perkenalan itulah yang dijadikan para tersangka yakni Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya dan Anita Dewi Kolopaking mencatut nama keduanya untuk 'dijual' ke Djoko Tjandra.

Seperti yang diakui Hatta Ali, eks Ketua Mahkamah Agung (MA) itu mengamini pernah bertemu dengan Anita Dewi Kolopaking di Phuket, Thailand. Ia mengaku jika pertemuannya dengan Anita saat itu dalam rangka kegiatan konferensi Asean Law Association (ALA).

"Anita sebagai salah satu anggota ALA (Asean Law Association) yang ikut sebagai salah satu peserta delegasi dalam konferensi ALA di Phuket Thailand. Sehingga dengan sendirinya pasti ketemu dengan Anita dalam kegiatan tersebut, tetapi tidak ada pembicaraan tentang kasus JT," kata Hatta di Jakarta, Kamis 24 September 2020.

Namun Hatta mengaku jika berteman dengan Anita Kolopaking. Kata dia, Anita merupakan teman se-alumni S3 di Universitas Padjajaran. "Saya tidak pernah kenal dengan yang namanya Jaksa Pinangki maupun Andi Irfan Jaya yang dikatakan dari partai Nasdem, di mana keduanya dikatakan membuat action plan dalam pengurusan Fatwa di MA untuk kepentingan JT. Sedangkan pengacara Anita Kolopaking adalah teman sealumni S3 di Unpad," ujarnya.

Sama halnya yang disampaikan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin, dirinya mengaku sempat bertemu dengan Andi Irfan Jaya, yang merupakan teman dekat Pinangki. Pertemuan itu terjadi saat dirinya masih menjabat Kajati Sulawesi Selatan. Burhanuddin menegaskan saat ini ia tidak lagi berkomunikasi dengan Andi Irfan.

"Kemudian apa benar saya mengenal Irfan Jaya? Kalau Irfan Jaya, pada waktu saya jadi Kajati Sulawesi Selatan, dia sebagai orang LSM, pernah ketemu saya. Dan sejak itu, saya tidak pernah lagi berhubungan dengan yang bersangkutan. Itu," kata Burhanuddin.

Bahkan ia menjelaskan bahwa saat itu pun orang yang ditemuinya tak hanya Andi Irfan Jaya saja. "Saya waktu itu sedang melakukan pengumpulan teman-teman LSM untuk kita diajak bicara bagaimana penyelesaian-penyelesaian perkara yang ada di Sulawesi Selatan. Dan saya sama sekali dengan Irfan Jaya, hanya kenal sebatas itu," kata dia.

Di sisi lain ada inisial BR yang merujuk pada nama Burhanuddin dalam dakwaan Pinangki yang merupakan seorang jaksa yang telah didakwa menerima suap dari Djoko Tjandra. Burhanuddin pun tidak masalah namanya dikait-kaitkan.

"Saya sebagai klarifikasi, yang pertama bahwa kami menangani perkara Pinangki secara terbuka. Dan saya tidak pernah menyampaikan apa pun dengan penyidik, lakukan secara terbuka. Bahkan untuk dakwaan pun yang menyebut nama saya, saya tidak pernah peduli. Silakan, terbuka kami untuk dilakukan penyidikan. Dan teman-teman sudah melakukan itu," ujarnya.

Termasuk menegaskan dirinya sama sekali tidak pernah berkomunikasi Djoko Tjandra. "Apakah saya ada melakukan video call dengan Djoko Tjandra? Kami sama sekali tidak mengenal yang namanya Djoko Tjandra," katanya.

Pada kesempatan itu dirinya menegaskan tidak pernah memerintahkan jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk mengurus penerbitan fatwa MA kasus Djoko Tjandra agar bisa membebaskannya dari penjara. "Adalah suatu hal yang bodoh apabila kami melakukan itu. Karena perkara ini tinggal eksekusi," ucap dia.

Menurutnya, hanya jaksa bodoh yang mengatakan kalau kasus Djoko Tjandra bisa diajukan PK kembali. "Ini pelaksana tinggal dilaksanakan, sudah ada putusan. enggak ada alasan lagi jaksa untuk melakukan PK," kata dia.

Diketahui pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000, Kejaksaan pernah menahan Djoko. Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatan itu bukan perbuatan pidana melainkan perdata.

Pada Oktober 2008, Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali (PK) dan pada 11 Juni 2009, Majelis Peninjauan Kembali MA menerima PK yang diajukan jaksa.

Majelis hakim memvonis Djoko 2 tahun penjara dan harus membayar Rp 15 juta. Uang milik Djoko di Bank Bali sebesar Rp 546,166 miliar dirampas untuk negara. Imigrasi juga mencekal Djoko.

Djoko pergi dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya.