Kunjungan ke Ambon, Gaya Faceshield Firli Bahuri Mirip Kamen Raider

Jumat, 25 September 2020 – 18:00 WIB

Kunjungan ke Ambon, Gaya Faceshield Firli Bahuri Mirip Kamen Raider (Foto: Istimewa)

Kunjungan ke Ambon, Gaya Faceshield Firli Bahuri Mirip Kamen Raider (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan PT PLN menggelar rapat koordinasi perbaikan tata kelola aset dan penyerahan sertifikat tanah, Jumat 25 Agustus 2020. Dalam kegiatan itu, mereka mengklaim bersinergi selamatkan aset negara mencapai Rp 1 triliun.

Namun ada pemandangan menarik dari acara tersebut. Yakni penampilan Ketua KPK Firli Bahuri yang mengenakan masker dan juga faceshield.

Berbeda dengan peserta konferensi sebelahnya, gaya faceshield Firli seperti memakai cosplay Kamen Raider.

Apalagi kaca faceshield terlihat sedikit gelap dari kebanyakan produk lainnya. Jelas, Firli sepertinya tak ingin bernasib sama dengan Novel Baswedan yang pernah terinfeksi virus COVID-19 beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan itu, Firli mengapresiasi kerja keras PLN bersama Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah. Sertifikasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan aset negara.

"Sinergitas tersebut total menyelamatkan aset mencapai 3.308 sertifikat dari 12.700 bidang tanah yang sudah melalui tahap pengukuran," kata Firli.

Dikatakannya, kehadiran KPK bukan sekadar seremonial, karena program manajemen aset ini menjadi bagian dari delapan program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di daerah.

"Kami terima kasih dan apresiasi seluruh pihak yang turut serta menyelesaikan permasalahan tanah dan sertifikasi tanah ini, pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, juga PLN," katanya pula.

Firli mengatakan, sesuai Perpres 54 Tahun 2015, KPK memiliki tugas arena fokus yakni tata niaga dan perizinan, serta tata kelola keuangan dan aset. Tata kelola tentang aset merupakan salah satu program KPK, yaitu penertiban aset negara dan daerah, upaya tersebut penting karena yang dilakukan khususnya pencegahan korupsi.

KPK dengan delapan program intervensi di antaranya optimalisasi keuangan daerah, penertiban aset BUMN dan BUMD merupakan langkah pemberantasan korupsi melalui pencegahan. "Kerja sama dengan PLN dilandasi kerja sama KPK dengan BUMN," ujarnya.

Pemberantasan korupsi dilakukan berdasarkan kajian empiris, yakni tidak cukup dengan cara penindakan, karena hanya menimbulkan rasa takut dan terkejut. Namun tidak menghentikan orang untuk melakukan korupsi.

Karena itu, KPK mengedepankan upaya pencegahan dengan perbaikan sistem agar orang tidak memiliki kesempatan peluang melakukan korupsi dengan cara penertiban aset. Selanjutnya dengan pendekatan pendidikan masyarakat, agar masyarakat dan penyelenggara negara, aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya tidak ingin melakukan korupsi.