Dokter Tirta Sebut Covid Ditunggangi Politik, Denda PSBB Tajam ke Bawah

Minggu, 27 September 2020 – 09:00 WIB

Dokter Tirta Sebut Covid Ditunggangi Politik, Denda PSBB Tajam ke Bawah

Dokter Tirta Sebut Covid Ditunggangi Politik, Denda PSBB Tajam ke Bawah

JAKARTA, REQnews - Dokter Tirta kembali menumpahkan uneg-unegnya terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia. 

Lewat akun Instagramnya, kegelisahan itu ia sampaikan dalam kapasitasnya sebagai tenaga medis.

Kali ini dokter Tirta mengkritik Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) khususnya yang diterapkan di DKI Jakarta.

"PSBB Jakarta tapi jumlah positif per hari tetap ribuan. Ujung-ujungnya warga yang disalahkan. Udah ga makan. Disalah-salahin. Didenda pula. Saya kira PSBB beneran. Tapi yang di razia cuma rumah makan dan lapangan," tulis keterangannya di akun Instagram @dr.tirta, Sabtu 26 September 2020.

Tirta menilai denda yang diterapkan kali ini tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan larinya uang denda yang dikeruk petugas, apakah ke rakyat atau ke yang lainnya.

"Saya yakin saya juga bakal remuk. Cepat atau lambat. Entah secara ekonomi/kena covid juga," ujarnya.

Di unggahan selanjutnya dengan format live Instagram, Dokter Tirta bicara panjang lebar selama satu jam lebih. Disematkan pula di keterangan video live Instagramnya bahwa Covid-19 di Indonesia ditunggangi politik.

"Part 4.0 : covid ditunggangi politik. INI SALAH SATU LIVE YG TER FRONTAL YG PERNAH SAYA LAKUKAN," tulisnya memberi penjelasan.

Dokter Tirta menyebut, banyak kepala daerah yang tidak kompak dalam penanganan Covid-19, PSBB setengah-setengah, dan dendanya tidak jelas

"Saya pegang bukti lengkap chat dan rekaman," kata Dokter Tirta memperkuat pernyataannya.

Sayangnya, lanjut Dokter Tirta, instruksi yang jelas dari presiden tidak dijalankan dengan baik oleh kepala daerah. Sebab carut marutnya penanganan Covid-19 ini, ia pun menuliskan opini pribadinya sebagai tawaran solusi.

"Solusi dari saya: Tunda pilkada (bukan karena politik, tapi duitnya bisa buat rakyat miskin). Swab gratis di dki, jatim, bali, jateng jabar dan sulsel," ujarnya.

"Lupakan rapid test , batalkan aturan rapid as administrasi. Ikhlaskan saja. Toh angka positif akan meroket terus nantinya. Ga perlu membuat kebijakan setengah-setengah, dari awal sudah salah," kata dia.