JAKARTA, REQnews - Undang-undang Bea Meterai yang baru resmi berlaku setelah disahkan DPR pada Senin 29 September lalu. Dengan demikian, maka tarif baru meterai Rp 3 Ribu dan 6 Ribu resmi dihapus dan tarif meterai Rp 10.000 akan segera berlaku.
Pemberlakuan materai ini direncanakan mulai tanggal 1 Januari 2021.Perubahan UU tentang Bea Meterai ini diperlukan lantaran saat ini aturan mengenai pajak atas dokumen masih berlandaskan pada UU Nomor 13 tahun 1985. Uusia beleid tersebut pun dinilai Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah cukup lama dan perlu diperbaharui.
Lalu apa saja transaksi yang perlu memakai meterai Rp 10.000? Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, pengenaan bea meterai tidak terbatas hanya pada dokumen elektronik atau digital, melainkan dari setiap transaksi online yang nilainya di atas Rp 5 juta.
Rencananya, pembayaran bea meterai akan masuk dalam struk belanja. Bea meterai Rp 10.000 itu akan dikenakan secara elektronik saat struk tersebut terbit. Dalam aturan lama yang masih berlaku hingga saat ini, dokumen yang dikenakan bea meterai hanya berupa kertas.
Selain itu, dokumen fisik maupun elektronik nantinya akan dikenakan bea meterai Rp 10.000. Namun, hanya dokumen yang bernilai di atas Rp 5 juta, contoh tagihan listrik, telepon, hingga kartu kredit yang nilai tagihannya di atas Rp 5 juta, baik melalui kertas maupun elektronik, akan dikenakan bea meterai Rp 10.000.
Sebaliknya, ada sejumlah dokumen yang nantinya dibebaskan bea meterai. Salah satunya dokumen yang berkaitan dengan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Pada ketentuan yang saat ini berlaku, bea meterai dikenakan pada dokumen yang bernilai di atas Rp 1 juta.
Selain pengusaha kecil, dokumen yang bersifat penanganan bencana alam dan keagamaan, serta yang sifatnya nonkomersial juga mendapat fasilitas pengecualian dari bea meterai.

Wajib Baca! Daftar Transaksi yang Dikenakan Bea Meterai Rp 10 Ribu

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi