Gegara BTS, Korsel Revisi UU Agar Wajib Militer Suga Dkk Ditunda

Senin, 19 Oktober 2020 – 21:30 WIB

BTS (Foto: Istimewa)

BTS (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Siapa yang tak kenal dengan BTS, boyband Korsel menjadi artis K-Pop pertama yang menduduki tangga lagu Billboard Hot 100 dengan single terbaru Dynamite. Gegara eksistensinya tersebut, Pemerintah Korea Selatan (Korsel) dan Partai Demokratik Korea (DPK) mempertimbangkan untuk mengubah Undang-undang Dinas Militer.

Salah satunya memungkinkan artis K-Pop menunda wajib militer. Bukan tanpa sebab, BTS sejauh ini menghasilkan devisa 5,6 triliun won, atau Rp 69,2 triliun, dari penjualan album dan pertunjukan di luar negeri.

Sebelumnya, Parasite — film produksi Korsel yang meraih Academy Award — mengeruk banyak devisa dari pemutaran kembali film itu di bioskop-bioskop di AS, Eropa, dan Asia. Bagi Korsel, BTS lebih efektif dari seribu diplomat.

BTS mewakili kekuatan lunak Korsel. Mereka juga komoditas ekspor paling menguntungkan, setelah Hyundai, KIA, Samsung, dan LG. Jeon Yong-gi, anggota parlemen dari DPK, mengatakan sedang mengusulkan revisi UU Dinas Militer, yang memungkinkan artis yang meningkatkan martabat negara di level internasional menunda wajib militer.

“Kami perlu memberi opsi untuk menunda wajib militer kepada mereka yang berkarier di bidang lain, dan berkembang di usia 20 tahun,” kata Yong-gi mengutip Korea Times, Senin 19 Oktober 2020.

Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata negara tersebut pun mengatakan telah memulai diskusi revisi UU Dinas Militer. Revisi ini akan menguntungkan seniman, yang telah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan budaya dan ekonomi negara.

Berdasarkan UU Dinas Militer, pria Korsel berbadan sehat dan berusia antara 18 sampai 28 tahun harus mengikuti wajib militer. Mereka mengikuti latihan militer, dan berdinas selama dua tahun.

Kemudian atlet berpretasi; peraih medali Olimpiade, Asian Games, dan pemenang penghargaan internasional lainnya, dibebaskan dari wajib militer. Kini, artis K-Pop — terutama mereka yang menjadi sumber devisa baru bagi negara — akan memperoleh keistimewaan.