Kronologis Bareskrim Gagal Jemput Paksa Ahmad Yani, Irjen Argo: Kami Tunggu

Rabu, 21 Oktober 2020 – 10:00 WIB

Ahmad Yani (Foto: Istimewa)

Ahmad Yani (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Ahmad Yani dikabarkan ingin dijemput penyidik polisi ke Bareskrim Polri. Eks anggota DPR itu diperiksa terkait dengan kasus demo anarkis penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja pada 8 Oktober lalu. 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono pun mengamini informasi itu. Ia mengungkapkan bahwa, hal itu dilakukan untuk kepentingan penyelidikan terkait dengan perkara yang saat ini sedang bergulir di Bareskrim Polri.

"Jadi intinya benar bahwa ada anggota dari Reserse Bareskrim Polri datang ke rumah Pak Ahmad Yani. Kami melakukan penyelidikan berkaitan dengan adanya anarkis tanggal 8," kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Selasa 20 Oktober 2020.

Argo menyebut, pihak Bareskrim Polri kini menunggu kehadiran dari Ahmad Yani untuk menjalani pemeriksaan. Apalagi usai tim penyidik rumahnya, Yani mengatakan kepada penyidik bersedia hadir ke Bareskrim Polri. 

Namun ini Yani belum juga tiba di Bareskrim Polri. Ia beralasan belum tahu akan datang ke Bareskrim atau tidak karena kondisi badannya.

"Belum tahu, saya lagi rapat sebentar. Belum tahu, tapi kondisi badan saya tidak memungkinkan. Tengah malam saya analisis, saya kecapekan, saya masuk angin sakit, agak flu-flu berat, kalau flu berat kan kondisi COVID...," kata Yani kepada wartawan Selasa 20 Oktober 2020.

Ahmad Yani pun membenarkan sempat ada tim penyidik Bareskrim Polri yang datang untuk menjemput. Kala itu dirinya menjelaskan duduk perkara kepada penyidik, akhirnya penjemputan batal dilakukan kemarin.

"Ya mau menjemput, tapi nggak jadi setelah saya jelaskan persoalan," ujarnya.

Dikatakan Yani, saat ini dirinya sedang menunggu panggilan berikutnya dari Bareskrim. Yani tidak mengetahui status pemanggilannya oleh Bareskrim Polri sebagai apa.

"Saya tinggal menunggu panggilan konfirmasi berikutnya. Ya kita nggak tahu, konfirmasi apa. Panggilan atau apa kayak gitu kan," kata dia.

Sebelumnya Polri merilis penangkapan terhadap delapan anggota KAMI terkait kasus kerusuhan unjuk rasa menolak pengesahan RUU Cipta Kerja.

Dalam perkara ini, Polri mengungkap adanya dugaan provokasi yang dilakukan oleh empat orang anggota KAMI di Medan, Sumatera Utara. Hasutan itu dilakukan di Grup WhatsApp.

Diantaranya adalah melempari, Gedung DPR dan polisi dengan batu hingga menyiapkan bom molotov.

Sebelumnya, Argo mengatakan, ada sembilan tersangka terkait kasus ini. Satu di antaranya bukan merupakan anggota KAMI, namun memiliki peranan yang serupa di sosial media.

"Dari Medan ini ada menemukan dua laporan polisi, kemudin ada empat tersangka yang kita lakukan penangkapan dan penahanan. Inisial KA, JG, NZ, dan WRP," kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis 15 Oktober 2020.

Argo menyebut, KA merupakan admin dari Whatsapp Grup dengan banyak member yang bergabung. Dia sempat menuliskan terkait pengumpulan massa untuk melempari DPRD Sumatera Utara, polisi, dan meminta pengunjuk rasa agar tidak mundur atau pun takut saat demonstrasi RUU Cipta Kerja.

KA juga mengumpulkan dana untuk logistik konsumsi makanan bagi pengunjuk rasa. Kemudian tersangka JG juga menuliskan dalam Whatsapp Grup agar massa dapat menggunakan batu dan bom molotov saat beraksi. Dia juga meminta agar terjadi skenario kerusuhan 1998 disertai penjarahan toko dan rumah milik warga keturunan China dalam demo RUU Cipta Kerja.

Sementara, Tersangka NZ juga menuliskan hal serupa bernada provokasi. Termasuk tersangka WRP yang turut menghasut dengan mewajibkan massa membawa bom molotov.

"Bom molotovnya ada ini kita dapatkan. Sama pilok untuk buat tulisan. Bom molotovnya untuk melempar mobil, terbakar. Ini menggunakan pola hasut, pola hoaks. Polanya seperti itu. Sudah semua peran-perannya kelihatan," ujar Argo.

Tersangka kelima berinsial JH berperan menghasut massa hingga menyebabkan terjadinya aksi anarkis dan vandalisme. Di akun Twitter-nya, dia menulis bahwa Undang-Undang memang untuk primitif, investor dari RRT, dan pengusaha rakus.

"Modusnya mengunggah konten ujaran kebencian di akun twitter tersangka JH ini dan kemudian tersangka menyebarkan, motifnya menyebarkan muatan berita bohong tersebut mengandung kebencian berdasarkan SARA," kata Argo.

Tersangka keenam berinisial DW yang merupakan pemilik akun Twitter @podoradong. Dia bukan merupakan anggota KAMI, namun melakukan peranan yang serupa di sosial media yang dinilai memicu kerusuhan.

Selanjutnya tersangka ketujuh berinisial AP. Dia menggunakan akun Facebook dan Youtube untuk menyebarkan sejumlah informasi miring, di antaranya soal multifungsi Polri melebihi dwifungsi ABRI, NKRI menjadi Negara Kepolisian Republik Indonesia, disahkannya UU Ciptaker bukti negara telah dijajah, negara tak kuasa lindungi rakyatnya, negara dikuasai cukong, hingga VOC gaya baru.

Tersangka kedelapan, lanjut Argo, berinsial SN. Dia juga menggunakan akun Twitternya untuk menolak Omnibus Law, mendukung demonstrasi buruh, dan bela sungkawa demo buruh.

"Modusnya ada foto, kemudian dikasih tulisan, keterangan tidak sama dengan kejadiannya. Contohnya ini kejadian di Karawang, tapi ini gambarnya berbeda. Ini salah satu, ada beberapa dijadikan barang bukti penyidik dalam pemeriksaan. Juga ada macam-macam tulisan dan gambarnya berbeda," beber Argo.

Tersangka kesembilan berinisial KA berperan mengunggah di Facebook terkait isi butir pasal RUU Cipta Kerja yang disebut penyidik bertentangan dengan UU Cipta Kerja yang sebenarnya. Ada 13 poin dengan motif penolakan pengesahan RUU Cipta Kerja.

Untuk tersangka KA, JG, NZ, WRP, DW, SN, dan KA dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 juncto 45a ayat 2 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun.

Sementara untuk JH dan AP dikenakan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45a ayat 2 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 1 dan 2, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan Pasal 207 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun.