Brigjen Prasetijo Gigit Kepala TU Korwas Dodi Jaya, Siapa Dia?

Rabu, 21 Oktober 2020 – 10:30 WIB

Brigjen Prasetijo (Foto: Istimewa)

Brigjen Prasetijo (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo membantah segala tuduhan penyidik Bareskrim Polri terkait pembuatan surat jalan palsu untuk membantu Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Ia pun menyangkal sebagai dalang pembuatan surat haram itu. 

Itu disampaikan Brigjen Prasetijo saat pembacaan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa 20 Oktober 2020. Tim kuasa hukum Prasetijo mengatakan, yang membuat surat jalan palsu adalah Kaur TU Ro Korwas PPNS Bareskrim Polri Kompol Dodi Jaya.

"Sudah jelas bahwa yang membuat surat-surat jalan tersebut adalah Dodi Jaya. Tidakkah tepat jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa, sebagai orang yang membuat surat palsu," kata anggota kuasa hukum Prasetijo di PN Jakarta Timur.

Sebelumnya JPU menyebutkan Dodi Jaya membuat surat jalan palsu tersebut atas perintah Prasetijo. Tetapi, tim kuasa hukum bersikukuh bahwa kliennya tidak membuat surat jalan palsu tersebut.

Ia mengacu pada keterangan Dodi dalam berita acara pemeriksaan. "Berdasarkan keterangan Dodi Jaya, bahwa Dodi Jaya lah yang membuat surat jalan sesuai keterangannya dalam BAP (berita acara pemeriksaan) tanggal 4 Agustus 2020," ujar kuasa hukum.

Mereka juga membantah Prasetijo terlibat dalam pembuatan surat rekomendasi kesehatan serta surat keterangan bebas Covid-19 untuk Djoko Tjandra. 

Atas dasar itu, pihak Prasetijo pun meminta majelis hakim membatalkan dakwaan JPU. "Memulihkan harkat martabat dan nama baik Brigjen Prasetijo. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan 'kabur'. Menyatakan tidak ada tindak pidana, yang dilakukan oleh terdakwa," tutur kuasa hukum Prasetijo.

Dalam kasus ini, Djoko Tjandra bersama-sama dengan Anita Kolopaking dan Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo didakwa telah memalsukan surat jalan.

"Telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak," ucap jaksa membacakan dakwaan.

Berdasarkan dakwaan, surat jalan itu diterbitkan oleh Prasetijo saat menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

Prasetijo juga diduga turut berperan dalam penerbitan surat kesehatan dan surat bebas Covid-19 yang dibutuhkan dalam pelarian Djoko Tjandra. Dengan surat-surat tersebut, Djoko Tjandra disebut dapat keluar-masuk Indonesia sebanyak dua kali melalui Pontianak dalam kurun waktu 6-8 Juni 2020 dan 20-22 Juni 2020. Padahal, saat itu Djoko Tjandra berstatus sebagai buronan.