Wajib Baca! Nih Kumpulan Dosa ST Burhanuddin Versi ICW, Layak Copot?

Jumat, 23 Oktober 2020 – 22:05 WIB

Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Istimewa)

Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Performa Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Sanitiat Burhanuddin kerap menimbulkan persoalan. Itu yang disampaikan Indonesia Corruption Watch ( ICW) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Karenanya, ICW meminta Jokowi  memberhentikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin, Jumat 23 Oktober 2020. Permintaan itu disampaikan peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui surat resmi yang dikirimkan ke mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. 

"Pada hari ini, Jumat 23 Oktober 2020, Indonesia Corruption Watch mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo perihal permintaan untuk memberhentikan ST Burhanudin dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia," kata Kurnia dalam siaran persnya. 

Dalam suratnya, ICW menyebut sekumlah persoalan. Terutama terkait penanganan perkara buronan kasus korupsi hak tagih Bank Bali, Joko S Tjandra, yang juga menyeret jaksa Pinangki Sirna Malasari.

ICW mencatat, ada hal penting yang harus diperhatikan terkait kinerja Kejagung dalam membongkar kasus korupsi Pinangki.

Pertama, Kejagung mengabaikan fugnsi pengawasan Komisi Kejaksaan yang telah dua kali mengirim panggilan pemeriksaan kepada Pinangki.

Kedua, ICW menilai Kejagung terkesan ingin melindungi Pinangi bila dilihat dari dua kejadian yakni wacana pemberian bantuan hukum dari institusi Kejaksaan kepada Pinangki.

Kemudian, penerbitan dan pencabutan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung Atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan, dan Penahanan Terhadap Jaksa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana dalam waktu singkat.

Ketiga, Kejagng diduga tidak melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi pada setiap tahap penanganan kasus Pinangki.

"Di luar itu, Kejaksaan Agung bahkan sudah terbukti melakukan tindakan malaadministrasi berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara Joko S Tjandra," kata Kurnia merujuk pada temuan Ombudsman RI.

ICW menilai, Burhanuddin telah gagal megemban tugas sebagai Jaksa Agung berdasarkan alasan-alasan di atas.

"Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinannya, justru tidak mampu menunjukkan profesionalitas dalam menangani perkara Pinangki Sirna Malasari," ujar Kurnia.