Kapan Hukum Perdata Bergeser Keranah Pidana?

Rabu, 25 November 2020 – 18:02 WIB

Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA, REQnews - Hukum merupakan sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan. 

Sudah sepatutnya sebagai warga negara, mengetahui hukum dan mematuhinya. Karena itu adalah suatu kewajiban yang harus selalu dijunjung tinggi. Selain itu juga harus mengetahui ranah parbuatan yang dapat melanggar hukum.

Ada dua perbuatan melawan hukum yaitu yang pertama melawan hukum dalam ranah perdata yang disebut dengan Onrechtmatige Daad. Sedangkan perbuatan melawan hukum kedua yaitu dalam ranah pidana yang disebut dengan wederrechtelijk yang sifatnya melanggar hukum.

Menurut Ahli Pidana Independen Robintan Sulaiman, dalam ranah hukum perdata kita harus membedakan antara wanprestatie.

"Contohnya adalah perjanjian dengan overeenkomst tertulis ataupun lisan itu bisa. Maka ketika kedua belah pihak tidak memenuhi prestasinya, kontra prestasi yang tidak dilakukan ini dengan prestasi tidak melakukan presentasi maka itu yang disebut dengan wanprestatie," ujar Robintan dalam RSP Law Auditor pada 23 Februari 2020.

Tapi berbeda dengan Onrechtmatige Daad dalam hukum perdata, yang tidak dimulai dengan perjanjian atau kesepakatan. Tetapi sudah diatur secara baku oleh undang-undang.

Selain itu, harus bisa membedakan kapan wanprestatie akan bergeser pada ranah melawan hukum.

"Contoh ada perjanjian sewa menyewa rumah namun perjanjian sudah berakhir. Tetapi orangnya belum juga keluar dari rumah tersebut. Apakah itu wanprestatie? Iya ada wanprestatiedan juga melawan hukum. Karena ia sudah keluar dari ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, jadi ini yang disebut dengan Onrechtmatige Daad," ujar Robintan.

Ia juga menjelaskan bahwa ketika berbicara masalah pidana itu akan berkaitan dengan apa yang sudah diatur secara tegas, normatif, dan yuridis, terhadap pelanggaran atau kejahatan.