STIHL Gandeng DPP FERARI Ciptakan Advokat Handal

Jumat, 27 November 2020 – 14:32 WIB

Penandatanganan Nota Kesepahaman (Foto: Istimewa)

Penandatanganan Nota Kesepahaman (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Nota kesepahaman bersama antara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi (STIHL) dengan Dewan Pimpinan Pusat FERARI (DPP Federasi Advokat Republik Indonesia), telah ditandatangani pada Kamis 26 November 2020. 

Kerjasama tersebut untuk menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Penyelenggara Pendidikan Tinggi sebagaimana Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Nota kesepahaman bersama tersebut ditandatangani oleh Dr. H. Achmad Ubbe, SH. MH sebagai Ketua Sekolah Tinggi Hukum Litigasi dan DR. (YURIS). DR (MP). Teguh Samudera, SH. MH sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat FERARI (Federasi Advokat Republik Indonesia).

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

PKPA ditetapkan sebagai salah satu syarat untuk menjadi Advokat, karena PKPA bertujuan membekali berbagai pengetahuan, keterampilan dan keahlian hukum yang diperlukan calon advokat dalam menjalankan praktik Advokat secara professional.

Persyaratan untuk mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) adalah sebagai berikut:

a. Mengisi formulir pendaftaran,
b. Foto copy KPT sebanyak satu lembar,
c. Pas photo ukuran 4x6 dan 3x4 (masing-masing sebanyak 2 lembar),
d. Foto copy ijazah S1 (SH, SHI, atau SIK) yang telah dilegalisir.

Sedangkan persyaratan magang calon advokat, berdasarkan peraturan PERADI No.1 tahun 2015 pasal 5 ayat (2), ada 4 syarat yaitu:

a. Warga Negara Indonesia
b. Bertempat tinggal di Indonesia
c. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat Negara.
d. Lulusan pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimakasud dalam pasal 2 ayat (1) UU 18/2003 tentang Advokat.