JAKARTA, REQnews&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengancam akan memberikan tuntutan hukuman mati bagi pelaku korupsi dana bencana, termasuk dana penanganan pandemi COVID-19.
Tuntutan itu sepertinya bakal terwujud pasca Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi tersangka dugaan korupsi bantuan sosial pandemi COVID-19.&nbsp;
Menurut Ketua KPK, Firli Bahuri pihaknya akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tepatnya merujuk pada pasal 2 tantang penindakan.
<img src="https://photo.reqnews.com/editor/98525c2561a1e70b5faeb3aa5dd65bc7.jpg" border="0" />
"Kita paham di dalam penentuan UU 31 tahun 1999 yaitu pasal 2 tentang penindakan, yaitu barang siapa yang telah melakukan perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain dengan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian negara," kata Firli dalam pernyataan pers di Gedung Merah Putih&nbsp;KPK, Jakarta Selatan, Minggu 6 Desember 2020.
Dalam UU itu ada aturan hukum mati. Dalam kasus korupsi bantuan sosial ini, Firli mengatakan&nbsp;KPK&nbsp;akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti.
"Kedua memang ada ancaman hukum mati. Kita paham juga bahwa pandemi COVID-19 ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana non alam sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini apa yang kita lakukan kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi COVID-19. Tentu nanti kita akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti apakah bisa masuk ke dalam pasal 2 UU 31 Tahun '99," kata dia.
KPK pun diakuinya&nbsp;masih terus bekerja keras untuk melakukan pengembangan kasus. Sehingga dapat ditemukan ada atau tidaknya tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dalam kasus korupsi ini.
"Saya kita kita masih memang bekerja keras untuk membuktikan ada-tidaknya tindak pidana yang merugikan uang negara sebagaimana dimaksud pasal 2 itu," katanya.&nbsp;
Berikut bunyi pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999:
Pasal 2
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Berikut tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia yang wajib diketahui Juliari Batubara?
<ol>
<li>Hukuman mati akan dilakukan setelah permohonan grasi oleh tersangka ditolak pengadilan, atas pertimbangan presiden.</li>
<li>Para terpidana mati dipindahkan ke kamar isolasi, 72 jam sebelum eksekusi. Keluarga dan penasehat keagamaan dibolehkan mengunjungi beberapa jam sebelum di eksekusi.</li>
<li>Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. Eksekusi mati tersebut biasanya dilakukan di Nusakambangan.</li>
<li>Regu tembak bersiap di lokasi eksekusi 2 jam sebelumnya, beranggotakan 12 penembak yang&nbsp;direkrut dari unit khusus Polri. Dari 12 senjata laras panjang yang digunakan, hanya 3 yang berisi peluru tajam secara acak. Jadi penembak pun juga tidak tahu, mana senjata yang berisikan peluru.</li>
<li>Terpidana akan dibangunkan tengah malam dengan mengenakan pakaian putih, lalu dibawa ke lokasi yang dirahasiakan. Kemudian diposisikan di daerah yang berumput, diberi pilihan untuk posisi duduk, berdiri, atau berlutut.</li>
<li>Komandan regu tembak mengambil posisi di sebelah kanan regu tembak, dengan menggunakan pedang sebagai alat aba-aba. Ini dimaksud agar terpidana mati tidak mendengar aba-aba penembakan.</li>
<li>Selanjutnya, komandan mengacungkan pedang ke depan, memberi tanda agar regu tembak membuka senjata dan mengarahkan posisi tembakan kearah jantung terpidana mati dari jarak 5 hingga 10 meter.</li>
<li>Tim medis yang berada di lokasi, bertugas untuk memeriksa kondisi dari terpidana mati setelah dieksekusi. Pelaksanaan hukuman mati tersebut dinyatakan selesai jika tidak ditemukan lagi tanda-tanda kehidupan pada jasad.</li>
<li>Jika terpidana mati tidak tewas, diizinkan untuk menembaknya di kepala dengan seizin komandan regu.</li>
<li>Jenazah terpidana mati lalu diangkut menggunakan ambulans dan dibersihkan terlebih dahulu, sebelum dibawa pulang oleh keluarga untuk dimakamkan.</li>
</ol>

Juliari Batubara Wajib Tahu! Nih Tata Cara Hukuman Mati di Indonesia

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi