JAKARTA, REQnews -&nbsp;Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyoroti terjadinya kemerosotan demokrasi di Indonesia. Itu ia sampaikan melalui&nbsp;diskusi virtual Evaluasi Akhir Tahun Isu HAM Era Jokowi &amp; Kekerasan Negara, pada Rabu 9 Desember 2020.
Dalam catatannya, ada beberapa yang menyebabkan adanya kemerosotan demokrasi. Di antaranya dalam hal ruang kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi, yang dipersoalkan melalui pidana maupun di luar proses hukum.
"Misalnya intimidasi terhadap akademisi, aktivis mahasiswa, aktivis HAM, aktivis perempuan juga sejumlah jurnalis," ujar Usman.
Kemudian untuk&nbsp;kebebasan berpendapat di Papua dilakukan dengan pemblokiran internet, serta adanya penangkapan terhadap 35 aktivis politik.
Dalam skala nasional, Amnesty International mengungkap 51 video yang menunjukkan 43 insiden kekerasan polisi terhadap pengunjuk rasa. Terjadi pada demonstrasi penolakan Omnibus Law&nbsp;Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa.
Kemudian pada 2020, telah terjadi kemunduran dalam kesetaraan gender, yakni dengan mengesampingkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Menurutnya, bahkan akhir Juni 2020 lalu DPR RI mengumumkan dikeluarkannya RUU PKS dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020.
"Kalaupun muncul di masyarakat, mahasiswa jadi aktor oposisi kembali, juga ada KAMI tapi mendapat represi serius dengan penangkapan berlebihan di luar prosedur hukum. Ruang kebebasan sipil dan beroposisi mengkonfirmasi kemunduran demokrasi di Indonesia," ujarnya.
Hanya satu yang diadakan, yaitu berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah. "Yang belum merosot berlangsungnya Pilkada. Indonesia masih bisa dibilang elektoral demokrasi," lanjutnya.

Innalillahi, Demokrasi Indonesia Merosot Tajam! Ini Penyebabnya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi