3.228 Pesan Perubahan untuk Pembunuhan Munir, Isinya Ada Operasi Intelijen

Sabtu, 12 Desember 2020 – 08:11 WIB

Munir Said Thalib (Foto: Istimewa)

Munir Said Thalib (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mendesak presiden Jokowi untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Munir. Hal tersebut dilakukan dengan kampanye menulis surat PENA: Pesan Perubahan dan mengumpulkan 3.228 surat dari masyarakat umum.

Sudah 16 tahun berlalu Munir dibunuh pada 7 September 2004. Masyarakat pun terus mendesak agar negara mengadili aktor intelektual dalang pembunuhan Munir. "Tim Pencari Fakta (TPF) telah dibentuk pada masa pemerintahan mantan Presiden SBY, tapi kemudian berkas dinyatakan hilang," ujar Usman saat Audiensi Virtual, Jumat 11 Desember 2020.

Usman mengatakan, bahwa hasil persidangan menyatakan, Munir dibunuh Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot Garuda. Serta beberapa petinggi Garuda Indonesia, termasuk Direktur Utama Indra Setiawan juga terbukti bersalah, karena memfasilitasi pembunuhan Munir.

"Pelaku lapangan telah ditangkap, divonis dan diadili-tapi dalang utama pembunuhan belum diadili hingga sekarang," katanya.

Menurut Usman, banyak kejanggalan yang ditemukan TPF, ada kemungkinan operasi intelijen, hubungan pelaku dengan intelijen, kesaksian saksi yang dicabut karena perlindungan saksi saat itu tidak maksimal.

"Pemerintah tak kunjung mengumumkan hasil laporan TPF Munir kepada publik. Ini bertentangan dengan mandat Keppres no.11/2004, yang mewajibkan Presiden menyampaikan hasil TPF kepada masyarakat,” katanya lagi.

Annisa Azzahra, perwakilan muda pembaca surat PENA mengatakan, sikap berani Munir justru dianggap ancaman bagi kekuasaan, dan Munir tetap tenang meski diselimuti ketakutan. 7 Kapolri berganti, keadilan untuknya masih tak kunjung diusut.

"Aktivitas Munir diduga menyinggung penguasa sehingga menyebabkan retaliasi, atau pembalasan dendam melalui extrajudicial killing (pembunuhan di luar hukum), praktik yang sering dilakukan negara otoriter untuk menyerang pembela HAM dan oposisi," ujar Damairia Pakpahan, perwakilan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM).

"Bagaimana pemuda memandang negara yang seolah abai dan tidak serius tuntaskan kasus ini? Bagaimana kami menyampaikan pendapat, yang seharusnya dilindungi konstitusi tetapi malah diancam ketakutan akan negara sendiri," ujar Manik Marganamahendra Ketua BEM UI 2019.

Menurutnya, penuntasan kasus pembunuhan Munir, dan penyelesaian kasus HAM lainnya, selain tanggung jawab terhadap masa lalu, tapi juga upaya menyelamatkan masa depan. "Bukan janji, tapi bukti hingga keadilan terjadi." kata Manik.

Menurut Dadan Wildan, selaku Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kemensetneg RI, bahwa TPF untuk kasus pembunuhan alm. Munir telah dibentuk, dan Kemensetneg telah memfasilitasi penyampaian ke Presiden SBY secara teknis.

"Surat-surat Mbak Suciwati (istri Munir) sudah kami teruskan ke Menkopolhukam, yang dalam hal ini secara substansial Kejaksaan Agung sebagai lembaga negara tentu lebih berwenang menindaklanjuti kasus ini," ujar Dadan.

Dadan juga menyampaikan, Setneg tidak memiliki dokumen yang dimaksud. Kemudian Istri Munir, yaitu Suciwati bersama KontraS pernah menggugat ke Komisi Informasi Pusat (KIP) pada 2016 dan juga yang terkini melapor ke Ombudsman RI.

"Saya katakan sekali lagi, Setneg tidak mengetahui keberadaan dokumen TPF yang asli," katanya lagi.

"Kami (Setneg) teknis saja wewenangnya, sementara substansi ke Menkopol dan Jaksa Agung. Itu (pengusutan kasus dan pengumuman hasil TPF ke publik) di luar kewenangan dan fungsi kami," lanjutnya.

Sementara Sandrayati Moniaga, dari Komisioner Komnas HAM, sependapat bahwa kasus Munir belum selesai. "Pembunuhan ini adalah peristiwa pahit dalam gerakan HAM di negara demokratis," ujar Sandrayati.

Pihak Komnas HAM mengatakan bahwa masih menelaah dan sudah mewawancarai beberapa anggota TPF. "Laporan TPF dinyatakan tak ada di Setneg tapi sudah pernah diserahkan ke Presiden (SBY), ini potret kurang rapinya administrasi negara kita," kata dia.

Menurutnya, seharusnya Presiden tidak menyimpan sendiri dokumen tersebut, harus ada instansi yang mengarsipkan laporan akhir itu. Dari berbagai kajian dan eksaminasi putusan pengadilan dan dakwaan terhadap Muchdi PR. "Kami menyimpulkan dari segi pidana ini jelas menggantung," lanjutnya.

Selain itu, masih ada beberapa rekomendasi pengadilan yang belum ditindaklanjuti. Maka, Komnas HAM masih perlu waktu untuk memutuskan apakah ini pelanggaran HAM berat. "Karena saat ini ada tim kajian, dan akan dibentuk tim pro justitia sesuai UU 26/2006," tutupnya.