Kritik Wamenkumham Soal Ancaman Pidana Bagi yang Nolak Vaksin, Pigai: Wamen Sekolah Di Mana?

Kamis, 14 Januari 2021 – 10:31 WIB

Natalius Pigai

Natalius Pigai

JAKARTA, REQnews - Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai kembali jadi sorotan gara-gara komentarnya terkait pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hiariej soal ancaman pidana bagi warga negara Indonesia yang menolak divaksin Covid-19.

Seperti diketahui, sebelumhya Wamenkumham sempat mengeluarkan pernyataan bahwa mereka yang menolak divaksin Covid-19 bakal dikenakan kurungan penjara selama satu tahun.

Diungkapkan Pigai, pernyataan Wamenkumham itu tidak sesuai dengan kondisi sekarang lantaran Indonesia belum berstatus lockdown.

"Penolakan Vaksin tidak bisa dipidana dengan UU Karantina Kesehatan Jika Negara Belum Umumkan Lockdown atau Status Karantina Wilayah," tulis Pigai dalam cuitannya di akun Twitter @Nataliuspigai2, dikutip Kamis, 14 Januari 2021.

Pigai bahkan seolah menantang Edward untuk menjelaskan isi UU karantina.

"Saya tanya wamen ini sekolah di mana? Ngerti arti kekarantinaan? kurang baca nie UGM: UU Kesehatan, UU tentang kesehatan, UU wabah. Kekarantinaan itu harus dengan National adress soal entry & exit darat, laut & udara. Lock & open wilayah. Pak Jokowi belum," kata Pigai.

Untuk diketahui, sebelumnya Wamenkumham sempat menyatakan bahwa vaksinasi Covid-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat.

"Ketika pertanyaan apakah ada sanksi atau tidak, secara tegas saya mengatakan ada sanksi itu. Mengapa sanksi harus ada? Karena tadi dikatakan, ini merupakan suatu kewajiban," kata Edward dalam webinar yang disiarkan akun YouTube PB IDI.

Ketentuan pidana bagi penolak vaksinasi, kata Edward, diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sementara itu, pada pasal 9 UU yang sama, disebutkan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

"Jadi ketika kita menyatakan bahwa vaksin ini adalah suatu kewajiban maka secara mutatis mutandis jika ada warga negara yang tidak mau divaksin maka bisa dikenakan sanksi, bisa berupa denda, bisa berupa penjara, bisa juga kedua-duanya," kata Edward.