Viral! Siswi Non Muslim dipaksa Berhijab, Mahud MD Flashback soal Ini

Minggu, 24 Januari 2021 – 20:02 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Istimewa)

Menko Polhukam Mahfud MD (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Media sosial dihebohkan dengan beredarnya foto dan video, yang diduga memaksa seorang siswi non muslim mengenakan hijab. Kejadian tersebut diduga dilakukan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Padang, Sumatera Barat.

Menanggapi kejadian tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md mengatakan hal tersebut tidak diperbolehkan seperti halnya sekolah tidak boleh melarang siswi mengenakan jilbab.

"Akhir 1970-an sd 1980-an, anak-anak sekolah dilarang pakai jilbab. Kita protes keras aturan tersebut ke depdikbud," ujar Mahfud melalui akun twitter miliknya @mohmahfudmd, Minggu 24 Januari 2021.

Akhir1970-an s-d 1980-an anak2 sekolah dilarang pakai jilbab. Kita protes keras aturan tsb ke Depdikbud. Setelah sekarang memakai jilbab dan busana muslim dibolehkan dan menjadi mode, tentu kita tak boleh membalik situasi dgn mewajibkan anak nonmuslim memakai jilbab di sekolah.

Mahfud MD (@mohmahfudmd) January 24, 2021

"Setelah sekarang memakai jilbab dan busana muslim dibolehkan dan menjadi mode, tentu kita tak boleh membalik situasi dengan mewajibkan anak non-muslim memakai jilbab di sekolah," ujar mantan ketua mahkamah konstitusi (MK) itu.

Sementara Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarinto menjelaskan, ketentuan mengenai seragam sekolah. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014, tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Ketentuan mengenai pakaian siswa/siswi di satuan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” tegas Wikan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Wikan melalui keterangan resmi Kemendikbud, Sabtu 23 Januari 2021.

Kemendikbud menyatakan harus ada sanksi tegas terhadap setiap pelaku yang terbukti melanggar peraturan di satuan pendidikan. “Dinas Pendidikan harus memastikan Kepala sekolah, guru, pendidik, dan tenaga pendidikan untuk mematuhi Permendikbud Nomor 45 tahun 2014,” ujar Wikan.

Ia memberikan penegasan bahwa sekolah tidak boleh membuat peraturan atau himbauan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah.

Wikan juga mengatakan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat telah menyatakan sikapnya bahwa akan melakukan evaluasi. Karena aturan yang sifatnya diskriminatif dan mengambil tindakan tegas terhadap aparat yang tidak mematuhi peraturan.

Apresiasi pun ia berikan, atas langkah pemerintah daerah yang bertindak cepat untuk menuntaskan persoalan penggunaan jilbab kepada siswa. “Kami mendukung setiap langkah investigasi dan penuntasan persoalan ini secepat mungkin untuk memastikan kejadian yang sama tidak terulang baik di sekolah yang bersangkutan atau di daerah lain,” lanjutnya.