JAKARTA, REQnews -&nbsp;Di zaman serba modern saat ini,&nbsp;memesan makanan bisa jadi lebih cepat dan mudah. Pasalnya, kita tidak perlu repot-repot keluar rumah apalagi di era pandemi seperti sekarang ini.
Tinggal buka aplikasi lewat handphone, pilih menu makanan dan kita tinggal menunggu pesanan kita diantar ke depan rumah.
Namun faktanya, makanan take away (bawa pulang) seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi. Misalnya, makanan yang datang tidak sesuai dengan&nbsp;display atau foto produk.&nbsp;
Seperti yang dialami salah satu pemilik akun twitter @bintangnoru dalam unggahannya di twitter pada Minggu 7 Februari 2021.
Dia memesan box of protein&nbsp;lewat aplikasi grabfood. Namun, siapa sangka makanan yang datang jauh dari ekspektasi dan tidak sesuai dengan&nbsp;foto produk yang ada. Pada gambar yang ditampilkan, box of protein&nbsp;(daging) terlihat sangat banyak dan penuh.
Sedangkan saat makanan tiba di tangan pembeli, hanya beberapa potongan daging saja. Lebih miris lagi, hanya ditulis box of protein saja tanpa penjelasan/ deskripsi dari menu tersebut.
Postingannya pun mengundang banyak reaksi netizen.&nbsp;Ada pihak yang menyalahkan pihak toko karena tidak sesuai gambar, namun banyak pula yang menyalahkan si pembeli.&nbsp;
Pertanyaannya, bolehkah pemilik usaha mengirim makanan yang tidak sesuai dengan gambar atau foto produk yang ditampilkan? Bagaimana perlindungan terhadap kita sebagai konsumen?
Pemilik usaha dan konsumen wajib tahu isi Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlilndungan Konsumen) agar hal serupa tidak terulang lagi.
Fenomena makanan tidak sesuai ekspektasi ini, bukan kali pertama terjadi. Banyak konsumen yang juga membagikan cerita serupa.
Namun kebanyakan orang seolah memaklumi hal tersebut. Tahukah kamu, bahwa pelaku usaha dan konsumen mempunyai hak dan kewajiban, juga larangan-larangan.
Jika kita lihat dalam UU Perlindungan Konsumen, maka kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa tidak dibenarkan pelaku usaha bertindak seenaknya. Seperti yang disebutkan dalam pasal 8:
(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Jelas disebutkan pelaku usaha dilarang tidak memasang penjelasan barang, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan ukuran yang sebenarnya.&nbsp;
Tidak main-main, bahkan di UU tersebut dimuat pula sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar.
Seperti yang diatur dalam pasal 62 UU Perlindungan Konsumen,&nbsp;Pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Selain itu adapula hukuman tambahan dalam pasal 63 berupa: perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha.
Pelaku usaha wajib mencantumkan deskripsi produk yang dijual seperti poin-poin yang ada di pasal 6. Serta mengirimkan produk sesuai dengan display.&nbsp;

Order Online Makanan Tapi Tak Sesuai? Pemilik Usaha Wajib Ganti Rugi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi