JAKARTA, REQnews -&nbsp;Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima gratifikasi dari Raja Salman senilai Rp 8,7 miliar.
Pemberian tersebut diterimanya dalam&nbsp;kunjungan kerja Presiden ke Arab Saudi pada tanggal 15 Mei 2019 lalu. Adapun benda gratifikasi yang diterima Jokowi sebagai berikut:
<ol>
<li>Satu buah lukisan bergambar Kabah</li>
<li>Satu kalung dengan taksiran emas 18 karat</li>
<li>Satu buah gelang dengan taksiran emas 18 karat</li>
<li>Satu pasang anting dengan taksiran emas 18 karat</li>
<li>Satu buah cincin dengan taksiran emas 18 karat</li>
<li>Satu buah jam tangan Bovet AIEB001</li>
<li>Satu buah cincin bermata blue sapphire 12,46 karat</li>
<li>Cufflink bermata blue sapphire 6,63 karat dan 8,01 karat</li>
<li>Satu buah pulpen berhias berlian 17,57 karat</li>
<li>Tasbih berbahan batu mulia (berlian dan blue sapphire)</li>
<li>Dua buah minyak wangi</li>
<li>Satu set Al Quran</li>
</ol>
Barang milik negara (BMN) tersebut sudah diserahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada&nbsp;Kementerian Keuangan melalui&nbsp;Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Serah terima barang gratifikasi itu sudah dilakukan pada&nbsp;Selasa 9 Ferbruari 2021.
Presiden Jokowi sebagai pelapor gratifikasi diwakili oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dalam prosesi serah terima tersebut.&nbsp;
Sebagai informasi, serah terima BMN gratifikasi ini merupakan tindak lanjut terbitnya Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1527 tahun 2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi.
Berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018, barang-barang ini rencananya dikelola dengan ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Sekretariat Negara untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi.
Perlu diketahui, gratifikasi merupakan salah satu bentuk&nbsp;korupsi baru yang diatur dalam Pasal 12 B dan 12 C Undang-undang nomor 20 Tahun 2001&nbsp; tentang pemberantasan tindak pidana korupsi . Namun, apabila penerima gratifikasi melaporkan pada KPK paling lambat 30 hari kerja maka dibebaskan dari ancaman pidana gratifikasi.
Gratifikasi dapat meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Sebagaimana ketentuan Pasal&nbsp;12B ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 jo&nbsp;UU nomor 20 tahun 2001 menyebutkan: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Adapun&nbsp;sanksi bagi penerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
Bagi penyelenggara negara penerima gratifikasi wajib melaporkan gratifikasi. Adapun yang wajib lapor sebagaimana&nbsp;Undang-undang nomor 28 Tahun 1999, Bab II pasal 2, meliputi :
1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara. 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara 3. Menteri 4. Gubernur 5. Hakim
Pejabat Negara Lainnya :
1. Duta Besar 2. Wakil Gubernur 3. Bupati / Walikota dan Wakilnya 4. Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis : 5. Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD 6. Pimpinan Bank Indonesia. 7. Pimpinan Perguruan Tinggi. 8. Pimpinan Eselon Satu dan Pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan Sipil dan Militer. 9. Jaksa 10. Penyidik. 11. Panitera Pengadilan. 12. Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek. 13. Pegawai Negeri
Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan No. 20 tahun 2001 meliputi :
1. Pegawai pada : MA, MK
2. Pegawai pada L Kementrian/Departemen &amp;LPND 3. Pegawai pada Kejagung 4. Pegawai pada Bank Indonesia 5. Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR/DPR/DPD/DPRD Propinsi/Dati II 6. Pegawai pada Perguruan Tinggi 7. Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keppres maupun PP 8. Pimpinan dan pegawai pada Sekr. Presiden, Sekr. Wk. Presiden, Sekkab dan Sekmil 9. Pegawai pada BUMN dan BUMD 10. Pegawai pada Badan Peradilan 11. Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil dilingkungan TNI dan POLRI 12. Pimpinan dan Pegawai dilingkungan Pemda Dati I dan Dati II
&nbsp;Pejabat negara atau penyelenggara negara lainnya harus berani menolak gratifikasi dalam bentuk apapun.&nbsp;

Viral Jokowi Terima Gratifikasi Rp 8,7 Miliar dari Raja Arab, Ada Kalung Emas hingga Berlian

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi