Heboh Dandhy Laksono Bongkar Politik Alkohol di Papua, Tanah Terancam Dikuasai Pengusaha

Selasa, 02 Maret 2021 – 08:02 WIB

Dandhy Laksono bersama Filep Karma (Sumber: Facebook)

Dandhy Laksono bersama Filep Karma (Sumber: Facebook)

JAKARTA, REQnews - Seiring kabar soal aturan investasi miras yang mencuat dan menuai polemik, tulisan jurnalis cum aktivis HAM Dandhy Dwi Laksono yang pernah dibuat beberapa tahun silam mendadak viral.

Dalam tulisan yang diunggah di Facebook itu, Dandhy membahas soal politik alkohol di Papua yang dapat berujung pada penguasaan tanah oleh pengusaha.

Tulisan tersebut dibagikan Dandhy pada 13 Mei 2017 silam bersama postingan foto dirinya dengan Filep Karma, aktivis kemerdekaan Papua.

Dandhy menuliskan soal politik alkohol itu berdasarkan pengalaman hidup Filep yang akhirnya memilih berhenti mengonsumsi alkohol sejak tahun 1998 lantaran tak mau ditindas oleh kelompok yang ingin menguasai tanah Papua.

"Amerika menindas warga Indian dengan alkohol. Begitu juga dengan Australia terhadap warga Aborigin. Saya tidak mau itu terjadi di Papua," kata Filep, sebagaimana ditulis Dandhy, dikutip Selasa, 2 Maret 2021.

Tak hanya pengalaman Filep, Dandhy mengatakan bahwa sikap penolakan terhadap politik alkohol juga datang dari tokoh-tokoh gereja di pedalaman Merauke. Mereka juga khawatir akan dampak alkohol yang berujung pada penguasaan tanah. Bukan sekadar masalah dosa.

"Mereka yang suka mabuk akan berusaha mendapatkan uang. Kalau uang sudah habis, lalu tergoda menjual tanah ke perusahaan (kelapa sawit)," kata Nico Rumbayan, seorang pastor di Muting, dalam tulisan Dandhy.

Diungkapkan Dandhy, penolakan terhadap politik alkohol juga terjadi di Kalimantan Barat. Masyarakat Dayak yang mengelola "bank alternatif" atau credit union di pedalaman Ketapang, Kalimantan Barat, juga tidak memberikan pinjaman kepada anggota koperasinya yang membuka usaha warung yang menjual minuman beralkohol.

"Perusahaan melemahkan daya tahan ekonomi masyarakat lewat minum-minum dan mabuk-mabuk. Kami tidak mau mendukung usaha yang melancarkan pengambilalihan tanah dan mengancam ekonomi anggota CU yang lain," kata pengelola CU Gemalaq Kemisiq, ditulis Dandhy.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi baru saja meneken Perpres Nomor 10 Tahun 2021 soal Bidang Usaha Penanaman Modal, salah satunya mengatur soal investasi miras di daerah tertentu.

Aturan investasi industri miras tersebut diterapkan di 4 wilayah provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua dengan dalih memperhatikan budaya dan kearifan lokal.