Waspada, Ternyata Bank Boleh Membuka Informasi Nasabah! Simak Ketentuannya

Selasa, 04 Mei 2021 – 09:02 WIB

Bank (Foto: Istimewa)

Bank (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Rahasia Bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya pada Pasal 20-45, 47 dan 47A, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, meliputi subyek hukum yang bertanggung jawab yaitu direksi, komisaris, pegawai bank dan pihak yang berafiliasi.

Sebagai nasabah bank, kalian pasti akan dimintakan informasi keterangan dan dokumen terkait dengan data pribadi pada saat pertama kali membuka akun maupun menggunakan jasa dari bank. Karena informasi tersebut bersifat rahasia dan perlu dilindungi, bank dan pihak yang berafiliasi dengan bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

Namun ternyata ada pihak-pihak tertentu yang dikecualikan dari ketentuan rahasia bank, sehingga bank memiliki kewenangan yang tidak melanggar hukum untuk memberikan informasi nasabah kepada pihak lain, simak hal di bawah ini.

Dalam peraturan perbankan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang:

1.     Dengan izin dari OJK untuk kepentingan perpajakan.

2.     Dengan izin dari OJK untuk penyelesaian piutang yang diserahkan kepada BUPLN atau PUPN.

3.     Dalam perkara pidana dengan izin OJK.

4.     Dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya, tanpa perlu izin OJK.

5.     Atas permintaan, persetujuan atas kuasa nasabah penyimpan.

6.     Dimintakan oleh ahli waris nasabah dapat memintakan data nasabah yang meninggal

Untuk peraturan di luar perbankan, diatur dalam:

1.     Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 72. Pejabat yang dapat meminta membuka rahasia bank ialah Kepala Kepolisian atau Kepala Kepolisian Daerah (penyidik dari kepolisian), pimpinan instansi/lembaga/komisi, jaksa agung atau kepala kejaksaan tinggi dan ketua majelis hakim yang memeriksa perkara bersangkutan. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah orang yang telah dilaporkan kepada PPATK kepada penyidik dan berstatus tersangka atau terdakwa.

2.     Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Terorisme, yaitu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah (penyidik), jaksa agung atau kepala kejaksaan tinggi dan hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah orang yang telah dilaporkan PPATK kepada penyidik, tersangka dan terdakwa.

3.     Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu segala permintaan data, informasi dan konfirmasi yang dilakukan oleh KPK dilaksanakan dengan menggunakan surat resmi KPK yang ditandatangani oleh pejabat KPK serendah-rendahnya Deputi atau Sekjen atas nama pimpinan KPK atau dengan menugaskan pegawai KPK yang diberi perintah berdasarkan Surat Perintah atau Surat Tugas yang ditandatangani oleh salah seorang pejabat KPK, yang statusnya telah menjadi tersangka atau terdakwa.

4.     Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyidik BNN berwenang untuk mendapatkan keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa, yang statusnya telah menjadi tersangka atau terdakwa.

Penulis: Hans Gilbert Ericsson