Viral Sejarah dan Peraturan Jalan Tol di Indonesia, Bikin Melongo Netizen

Selasa, 04 Mei 2021 – 08:02 WIB

Jalan Tol (Foto: Istimewa)

Jalan Tol (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews – Tahu kah kamu kata ‘tol’ adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.

Jalan Tol merupakan jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol, juga terdapat ruas jalan tol yang bagian atau penggal dari jalan tol tertentu yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu.

Sejarah jalan tol di Indonesia dimulai pada tahun 1978 dengan beroperasinya jalan tol Jagorawi sepanjang 59 km (termasuk jalan akses) yang menghubungkan Jakarta, Bogor dan Ciawi, yang pembangunanannya sudah dimulai pada tahun 1975.

Pada tahun 1995 sampai 1997, upaya percepatan pembangunan jalan tol dilakukan melalui lelang atau tender untuk 19 ruas tol sepanjang 762 km. Namun upaya tersebut terhenti akibat krisis moneter pada Juli 1997 yang mengakibatkan pemerintah harus menunda program pembangunan jalan tol dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997.

Selanjutnya pada tahun 2002, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2002 tentang kelanjutan proyek infrastruktur, dan pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU 38/2004) yang mengamanatkan pembentukan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai pengganti peran regulasi yang selama ini diemban oleh PT Jasa Marga.

Dalam pengoperasian jalan tol terdapat syarat umum dan persyaratan teknis. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (PP 15/2005) disebutkan persyaratan umum penyelenggaraan jalan tol.

Yaitu jalan tol merupakan penyeberangan alternatif dari jalan umum yang ada yang sekurang-kurangnya memiliki fungsi arteri atau kolektor, serta jalan tol mungkin bukan merupakan jalur alternatif jika tidak ada jalan umum di wilayah yang bersangkutan dan diperlukan untuk mengembangkan wilayah tertentu.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 PP 15/2005, tahapan pengusahaan jalan tol dibagi menjadi 7 tahapan, yaitu pendanaan, persiapan konsesi, perencanaan teknis, akuisisi tanah, eksekusi konstruksi, operasi dan pemeliharaan.

Pengusahaan jalan tol ini dapat dilakukan oleh badan usaha dengan inisiatif berupa pengajuan rencana pemanfaatan ruas tol dengan catatan ruas tersebut harus layak secara ekonomi dan dilakukannya studi kelayakan yang dilakukan oleh badan usaha pemrakarsa. Menteri dapat memberikan kompensasi atau memberikan nilai tambah dalam proses lelang kepada pemrakarsa.

Ternyata berdasarkan regulasi yang terdapat di Indonesia sebagaimana diatur dalam PP 15/2005 dan UU 38/2004, pembangunan jalan tol tidak diwajibkan dibangun oleh badan hukum pemerintah. Namun juga dapat dilakukan oleh badan hukum swasta dengan mengajukan rencana pemanfaatan ruas tol.

Sampai pada tahun 2020 ini, seluruh jalan tol di Indonesia panjangnya mencapai 2.346 km.