JAKARTA, REQnews - Hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, sebagai harta kekayaan yang diatur oleh pemerintah, kehutanan memberikan banyak manfaat bagi umat manusia.
Ada kewajiban bersama menjaga dan memanfaatkan hutan di Indonesia sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkesinambungan. Untuk itu,pemerintah membuat aturan hukum sesuai ketentuan yang berlaku dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Terlepas dari itu semua, tahukah kalian jika aturan hukum kehutanan yang berlaku di Indonesia ada kemiripan dengan aturan di India.
Yaps, ada beberapa kesamaan prinsip yang dianut oleh kedua negara berkembang ini. Apa saja sih persamaannya? Cekidot ya gaes!
1.Mengatur tentang larangan melakukan suatu aktifitas yang menyebabkan kerusakan terhadap hutan. Hal ini diatur dalam Pasal 50 ayat (2) UU No. 41/1999 dan Indian Forest Act 1927 point 26(f).
2.Mengatur tentang larangan mengerjakan kegiatan pembersihan dan atau menggambungkan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Hal ini diatur dalam Pasal 50 ayat (3)a UU No. 41/1999 dan Indian Forest Act 1927 point 26(h).
3.Mengatur tentang larangan membakar hutan. Diatur dalam Pasal 50 ayat (3)d UU No. 41/1999 dan Indian Forest Act point 26 (b) dan (c).
4.Mengatur tentang larangan mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus. Hal ini diatur dalam Pasal 50 ayat (3)I UU No. 41/1999 dan Indian Forest Act 1927 point 26(d).
5.Mengatur tentang larangan yang menyangkut menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan ijin. Hasil hutan seperti batu kuari, batu lime, arang dll. Hal ini diatur dalam Pasal 50 ayat (3)h UU No. 41/1999 dan Indian Forest Act 1927 point 26(g).
6.Mengatur tentang pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini diatur di dalam Pasal 26 UU No. 41/1999 dan Indian Forest Act 1927 point 23.
7.Mengatur tentang perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah. Artinya pemerintah yang mengatur dan mengambil bagian dalam pengaturan hutan dalam wilayah negaranya. Hal ini diatur dalam Pasal 48 UU No. 41/1999 dan Indian Forest Act 1927 point 4.
8. Mengatur mengenai sanksi bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 79 ayat (15) UU No. 41/1999 dan Indian Forest Acr 1927 point 52.
9. Mengatur tentang masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan. Dalam hal ini, masyarakat dapat bebas berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Hal ini diatur dalam Pasal 70 UU No. 41/1999 dan Indian Forest Act 1927 point 80(1).
10. Mengatur tentang sanksi atas perbuatan mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus, sanksi yang dikenakan ialah denda. Hal ini diatur dalam Pasal 78 ayat (8) UU No. 41/1999 dan Indian Forest Act 1927 point 71. (HANS)

10 Kesamaan Aturan Hukum Kehutanan Indonesia dan India

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi