IFBC Banner

Istana: Kebebasan Berpendapat Tidak Absolut

Sabtu, 01 Juni 2019 – 22:00 WIB

Ilustrasi kebebasan berpendapat tidak absolut (Foto: istimewa)

Ilustrasi kebebasan berpendapat tidak absolut (Foto: istimewa)

JAKARTA, REQnews - Era demokrasi saat ini, memberikan ruang untuk setiap warga negara memiliki kebebasan berpendapat. Namun Istana menyebut jika ruang mengekspresikan pendapat di Indonesia tidaklah absolut.

IFBC Banner


Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo beralasan, setiap pendapat yang diutarakan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam koridor hukum. "Kritik dan pendapat dapat disampaikan di ruang publik, tapi tidak absolut," kata Eko Sulistyo di Jakarta, Sabtu 1 Juni 2019.

Apalagi dalam konteks politik nasional saat ini, lanjut Eko, adanya pandangan politik yang berbada itu adalah keniscayaan dalam era demokrasi. Tapi tidak bisa mengatasnamakan kebebasan berekspresi dengan menyampaikan ujaran kebencian dan informasi hoaks.

Dalam aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, menurut dia, banyak undang-undang yang mengatur soal hak azasi manusia (HAM). "Aturan perundangan tersebut, memberikan ruang kepada negara untuk menangkal pelaku penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah," katanya.

Sementara dalam konteks ruang politik yang lebih longgar, tidak semuanya absolut. "Ada pandangan yang bisa diberi ruang, tapi ada pandangan melanggar aturan perundangan dan harus ditangkal," katanya.

Termasuk konteks menyampaikan ekspresi, pada aksi demo yang terjadi di Jakarta pada 21-22 Mei lalu, ada aksi damai. Namun pada malam harinya ada aksi anarkis dengan memprovokasi aparat, sehingga terjadi kerusuhan.

"Kejadian seperti ini adalah bisa terjadi di mana saja, ketika ada kelompok yang ingin memaksakan kehendak, karena itu harus segera diatasi," katanya.

Mengantisipasi agar hal yang tidak diharapkan tersebut tidak terjadi, menurut dia, seluruh komponen bangsa Indonesia harus mengutamakan persatuan bangsa.

Dirinya melihat, efek dari pelaksanaan pemilu 2019 ada penajaman ekspreasi masyarakat pada dukungan terhadap pasangan capres-cawapres 01 dan capres-cawapres 02 di sejumlah daerah. "Setelah pemilu, penajaman ini harus diminimalisir dan harus mengutamakan persatuan bangsa," katanya. (RYN)